Dunia, Regional

Myanmar siap terima gelombang pertama repatriasi Rohingya

PBB mengatakan kondisi di Rakhine belum aman, sebagian karena umat Buddha Myanmar telah memprotes pemulangan tersebut

Pizaro Gozali İdrus   | 12.11.2018
Myanmar siap terima gelombang pertama repatriasi Rohingya Ilustrasi pengungsi Rohingya. (File - Anadolu Agency)

Jakarta Raya


Pizaro Gozali

JAKARTA

Pejabat Myanmar mengatakan pada Minggu siap menerima lebih dari 2.000 umat Muslim Rohingya yang berada di Bangladesh pada 15 November mendatang, lansir Reuters.

Pada gelombang pertama, sebanyak 5.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh akan kembali sesuai perjanjian kedua negara pada bulan lalu.

Tetapi lebih dari 20 daftar orang yang akan dikirim oleh Bangladesh mengaku menolak untuk kembali ke negara bagian Rakhine utara.

Bangladesh mengatakan tidak akan memaksa pengungsi untuk melaksanakan repatriasi.

PBB juga mengatakan kondisi di Rakhine belum aman, sebagian karena umat Buddha Myanmar telah memprotes pemulangan tersebut.

UNCHR mengatakan bahwa pengungsi Rohingya harus diizinkan untuk melihat kondisi di Myanmar sebelum mereka memutuskan untuk kembali.

"Itu tergantung pada negara lain, apakah pemulangan ini benar-benar akan terjadi atau tidak," kata Win Myat Aye, Menteri Kesejahteraan Sosial dan Pemukiman Sosial Myanmar, dalam konferensi pers di ibukota Yangon, Minggu, merujuk ke Bangladesh.

"Tapi kita harus siap. Kita telah melakukan itu," tambah Win.

Myanmar dan Bangladesh menandatangani kesepakatan repatriasi pengungsi Rohingya pada 23 November 2017.

Repatriasi rencananya diluncurkan dua bulan setelah perjanjian. Namun seiring waktu, repatriasi belum kunjung juga dilaksanakan.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi sejumlah serangan sejak kekerasan komunal meletus pada 2012 dan menewaskan puluhan jiwa.

PBB mencatat adanya pemerkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak-anak - pemukulan brutal, dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh personel militer.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın