Myanmar setuju mulai pulangkan Rohingya tahun ini

SM Najmus Sakib

DHAKA, Bangladesh

Myanmar menyetujui seruan Bangladesh pada pertemuan tripartit yang difasilitasi oleh China untuk memulai repatriasi Rohingya pada kuartal kedua tahun ini.

Bangladesh berusaha keras untuk memulai repatriasi, tapi Myanmar menundanya untuk mencari waktu melakukan pengaturan logistik.

“Kami mendorong untuk memulai repatriasi pada kuartal pertama, tetapi Myanmar mencari lebih banyak waktu untuk pengaturan logistik dan beberapa pengaturan fisik.

"Jadi kami meminta untuk memulai repatriasi pada kuartal kedua, dan mereka setuju,” kata Sekretaris urusan Luar Negeri Bangladesh Masud Bin Momen seusai pertemuan, Selasa.

Selain itu, kata Momen, China dan Myanmar juga memahami dan menyepakati proposal yang didorong oleh Bangladesh untuk mempertahankan kehadiran komunitas internasional di Negara Bagian Rakhine ketika repatriasi terjadi.

China akan memberikan vaksinasi Covid-19 gratis kepada warga Rohingya pada tahap pertama repatriasi.

Beberapa hari sebelum pertemuan, Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen mengatakan repatriasi adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri krisis Rohingya dan tidak akan ada alternatif.

Bangladesh juga mengusulkan repatriasi berbasis desa dari Rohingya ke tanah air mereka, sementara Myanmar menginginkan pengumpulan pengungsi secara sporadis yang saat ini berlindung di Cox's Bazar menyusul tindakan keras militer di Myanmar pada 2017 dan repatriasi.

Wakil Menteri China Luo Zhaohui secara virtual bergabung dalam pertemuan tingkat sekretaris pertama antara Bangladesh dan Myanmar di bawah mediasi China.

Sebuah proposal juga diajukan pada pertemuan tersebut untuk mengirim sekelompok Rohingya mengunjungi Rakhine secara langsung guna menciptakan lingkungan yang layak bagi mereka yang kembali.

Persiapan Myanmar untuk repatriasi

Wakil Menteri Myanmar untuk Kerja sama Internasional U Hau Do Suan berpartisipasi dalam pertemuan tripartit yang diadakan melalui konferensi video.

Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan mengatakan Myanmar telah membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk repatriasi dan menegaskan kembali kesiapan Myanmar untuk menerima pengungsi yang diverifikasi sejalan dengan perjanjian bilateral.

Namun, pernyataan itu tidak menyebutkan tanggal spesifik untuk pemulangan tersebut.

“Proyek Percontohan sedang dilakukan untuk repatriasi para pengungsi. Myanmar bersedia untuk memulai proses dengan pengungsi yang diverifikasi yang akan dipulangkan di bawah Proyek Percontohan," tambah pernyataan yang mengutip wakil menteri.

Dia juga menyoroti pentingnya calon pengungsi yang kembali untuk mengisi dan menandatangani formulir yang telah disepakati yang berisi dua poin untuk memastikan kesukarelaan mereka untuk kembali dan kewajiban untuk mematuhi hukum Myanmar yang ada.

Wakil menteri mendesak Bangladesh untuk mengatasi masalah elemen teroris yang mengintimidasi dan mengancam para pengungsi untuk tidak kembali ke Myanmar.

Sementara itu, Bangladesh mengatakan tidak dan tidak akan mengizinkan pemberontakan di negara itu dan bahwa negara menyadari adanya masalah tersebut.

Dua upaya terakhir untuk memulangkan Rohingya di bawah perjanjian bilateral antara Bangladesh dan Myanmar yang ditandatangani pada 2017 gagal mencapai hasil apa pun, meskipun Myanmar berulang kali memberikan jaminan untuk memulai repatriasi.

Pertemuan tripartit terakhir diadakan pada 20 Januari tahun lalu di New York, dan sejak saat itu, Myanmar diduga telah menunda pembicaraan bilateral meskipun ada upaya berulang kali oleh Bangladesh.

Komunitas yang teraniaya

Rohingya, yang disebut PBB sebagai kaum paling teraniaya, menderita sejumlah serangan sejak kekerasan komunal meletus pada 2012.

Amnesty International mengungkapkan bahwa lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, sejak pasukan keamanan Myanmar melancarkan serangan ke komunitas Muslim minoritas pada 2017.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sekitar 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh pasukan Myanmar sejak 25 Agustus 2017.

Dalam laporannya yang berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira", OIDA menyebutkan lebih dari 34.000 Rohingya dibakar hidup-hidup, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli.

Tak hanya itu, sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar, sedangkan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak.