AS, Inggris, Kanada bersatu lawan pelanggaran China di Xinjiang

Merve Berker

ANKARA

Menteri Luar Negeri Kanada, Inggris dan Amerika Serikat merilis pernyataan bersama pada Senin, yang mengungkapkan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah China di wilayah Xinjiang terhadap Muslim Uighur.

Mereka mengatakan bukti yang ada sangat banyak, termasuk dari dokumen pemerintah China sendiri, citra satelit dan kesaksian saksi mata.

"Program penindasan China yang ekstensif termasuk pembatasan ketat pada kebebasan beragama, penggunaan kerja paksa, penahanan massal di kamp-kamp interniran, sterilisasi paksa, dan penghancuran bersama terhadap warisan Uighur," kata pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Kanada Marc Garneau, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Ketiga menteri mengatakan bahwa mereka telah mengambil tindakan terkoordinasi soal tindakan yang sejalan dengan langkah Uni Eropa, sekaligus ingin mengklarifikasi apa yang mereka pikirkan tentang pelanggaran hak asasi manusia.

“Kami menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dan menyerukan kepada China untuk memberikan akses tanpa hambatan ke Xinjiang kepada komunitas internasional, termasuk penyelidik independen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnalis dan diplomat asing,” kata mereka.

Ketiga menteri menegaskan bahwa mereka akan terus berdiri bersama untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di China.

"Kami berdiri bersatu dan menyerukan keadilan bagi mereka yang menderita di Xinjiang," ungkap mereka.

Xinjiang adalah rumah bagi 10 juta orang Uighur.

Kelompok Muslim Turki itu membentuk sekitar 45 persen dari total populasi Xinjiang dan sejak lama menuding otoritas China melakukan diskriminasi budaya, agama, dan ekonomi.

Lebih dari satu juta orang, atau sekitar tujuh persen dari populasi Muslim di Xinjiang, telah ditahan dalam "kamp-kamp politik" dan menjadi korban kerja paksa dan sterilisasi.