Rhany Chairunissa Rufinaldo
03 Februari 2021•Update: 04 Februari 2021
Omer Faruk Yildiz
KUALA LUMPUR
Myanmar mengadakan pertemuan pertama Kabinet baru pada Rabu, setelah militer merebut kekuasaan.
Menurut pernyataan unit informasi tentara Myanmar, rapat Dewan Menteri dilaksanakan di Istana Kepresidenan dengan partisipasi Panglima ABRI dan Presiden Min Aung Hlaing, Wakil Presiden Myint Swe, serta sembilan anggota Kabinet yang ditunjuk untuk menggantikan menteri yang diberhentikan pada Selasa.
Pada pertemuan tersebut, Hlaing membahas rencana aksi dengan para menteri sebagai bagian dari keadaan darurat yang akan berlangsung selama satu tahun.
Militer Myanmar, yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw, mengumumkan keadaan darurat pada Senin, beberapa jam setelah menahan pemimpin de facto negara itu, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan anggota senior lainnya dari partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Isu-isu seperti kelanjutan perjalanan domestik dan pariwisata, pembukaan kembali tempat ibadah, melanjutkan kegiatan sektor ekonomi sesuai dengan protokol Covid-19, revitalisasi ekonomi dan peningkatan lapangan kerja juga dibahas dalam rapat Kabinet.
Otoritas partai NLD mengumumkan bahwa Suu Kyi dalam keadaan sehat selama ditahan, tapi tidak ada informasi tentang lokasi penahanannya.
Setelah kudeta militer pada 1 Februari, sekitar 24 menteri dan wakil diberhentikan pada Selasa dan 11 menteri baru diangkat.
Kudeta terjadi beberapa jam sebelum sesi pertama parlemen baru negara itu dijadwalkan untuk bersidang setelah pemilu yang dimenangkan oleh NLD November lalu.
Militer mengklaim kudeta itu dilakukan karena adanya kecurangan dalam pemilu, yang dianggap mengakibatkan dominasi NLD di parlemen.
