Rhany Chairunissa Rufinaldo
31 Januari 2019•Update: 01 Februari 2019
Mustafa Deveci
YERUSALEM
Menteri Keamanan Publik Israel pada Rabu mengancam akan melarang kelompok hak asasi manusia Amnesty International dari negara itu karena kritiknya terhadap sejumlah perusahaan pariwisata.
Gilad Erdan menuduh lembaga HAM itu mempromosikan boikot terhadap Israel.
"Saya telah menginstruksikan Kementerian Urusan Strategis untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk mencegah masuknya anggota Amnesty ke Israel," kata Erdan.
Pernyataannya itu disampaikan setelah Andrew Gardner, direktur strategi dan penelitian Amnesty International untuk Turki, memperingatkan bahwa perusahaan pariwisata online yang melakukan bisnis di wilayah Palestina yang diduduki dapat menghadapi tuntutan karena mendukung kejahatan perang.
Dalam sebuah laporan baru, Amnesty International mencela beberapa perusahaan pariwisata online terkemuka - termasuk Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor - karena mempromosikan pariwisata ke permukiman ilegal Israel, sehingga berkontribusi pada pendudukan Israel selama puluhan tahun.
"Kegiatan semacam itu melanggar prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia, yang meminta perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan hukum humaniter internasional," ujar Gardner.
Laporan Palestina menunjukkan bahwa sekitar 640.000 pemukim Yahudi saat ini hidup di 196 permukiman yang dibangun dengan izin pemerintah Israel dan lebih dari 200 pos pemukim yang dibangun tanpa izin di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967 dan mencaplok seluruh kota pada 1980, mengklaimnya sebagai ibu kota abadi Israel, sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.
Hukum internasional menganggap seluruh Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua permukiman Israel di sana sebagai bangunan ilegal.
