Rhany Chairunissa Rufinaldo
09 Oktober 2018•Update: 09 Oktober 2018
Ayhan Simsek
BERLIN
Menteri luar negeri Jerman pada Senin mengusulkan pembentukan Dewan Keamanan Uni Eropa untuk menanggapi krisis internasional dengan lebih baik dan tepat waktu.
"Dalam format seperti itu, dengan kelompok negara anggota yang lebih kecil, menduduki kursi secara bergilir dan mewakili seluruh Uni Eropa, kita dapat mengatasi krisis saat ini dengan cara yang lebih cepat dan efektif," kata Heiko Maas pada konferensi Akademi Federal untuk Kebijakan Keamanan.
Diplomat senior Jerman itu berpendapat bahwa 27 negara anggota Uni Eropa harus bergerak dari suara bulat ke suara mayoritas yang berkualitas dalam isu-isu kebijakan luar negeri untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas pengambilan keputusan.
"Tanpa beranjak dari prinsip kebulatan suara, lembaga semacam itu tidak bisa memberikan solusi," tegas Maas.
Pada Juni, Jerman dan Perancis menyerukan debat Eropa tentang format baru kebijakan luar negeri dan keamanan bersama yang lebih efektif.
Bulan lalu, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengumumkan rencana untuk beralih dari suara bulat ke mayoritas yang memenuhi syarat di tiga wilayah kebijakan luar negeri, yaitu "menanggapi serangan terhadap hak asasi manusia", "menerapkan sanksi yang efektif", dan "keamanan sipil dan misi pertahanan."
Juncker mengklaim bahwa rencananya tidak memerlukan perubahan dalam perjanjian Uni Eropa dan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian tentang Uni Eropa (TEU).
Para pemimpin negara anggota Uni Eropa diperkirakan akan membahas proposal terbaru ini pada KTT di Brussels pada 17 hingga 18 Oktober.