LSM HAM: AS harus segera setop pengiriman senjata ke Israel

WASHINGTON

Amerika Serikat (AS) harus segera menghentikan pengiriman senjata ke Israel, kata Human Rights Watch (HRW) dan Oxfam pada Selasa, mengacu pada pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional termasuk pemblokiran bantuan kemanusiaan AS.

Kedua organisasi tersebut menyerahkan laporan kepada pemerintah AS yang mencantumkan berbagai pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional sejak 7 Oktober tahun lalu, termasuk penggunaan fosfor putih, serangan terhadap ambulans dan rumah sakit, dan pemblokiran bantuan secara sistematis, kata mereka dalam pernyataan bersama.

“Ada alasan bagus mengapa undang-undang AS melarang dukungan senjata kepada pemerintah yang menghalangi bantuan penyelamat jiwa atau melanggar hukum internasional dengan senjata AS,” kata Sarah Yager, direktur Human Rights Watch di Washington, dalam sebuah pernyataan.

“Mengingat konflik yang sedang berlangsung di Gaza, jaminan pemerintah Israel kepada pemerintahan Biden bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum AS tidak dapat dipercaya,” tambah Yager.

“Waktunya telah lama berlalu bagi pemerintahan Biden untuk mengakhiri penjualan senjata mematikan ke Israel, dan kami menyerukan mereka untuk melakukannya sekarang dan berupaya mengakhiri kematian dan penderitaan di Gaza,” kata Scott Paul, direktur asosiasi untuk perdamaian dan keamanan Oxfam Amerika.

Mereka juga menuduh Israel memblokir bantuan secara sistematis, termasuk mencegah bantuan yang diberikan AS menjangkau sekitar 300.000 warga Palestina di Gaza utara.

Laporan tersebut juga menyebutkan pemboman dan penghancuran signifikan terhadap infrastruktur air Oxfam dan organisasi mitranya.

HRW dan Oxfam mengatakan mereka “yakin bahwa contoh-contoh yang kami kutip di sini mencerminkan pola perilaku yang lebih luas dibandingkan yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh pemerintah AS.”

Selama beberapa dekade, Israel sejauh ini merupakan penerima bantuan luar negeri AS yang terbesar.

Bulan lalu, Gedung Putih mengeluarkan sebuah memorandum yang mewajibkan negara-negara yang menerima senjata dari AS untuk memberikan jaminan tertulis yang “kredibel dan dapat diandalkan” kepada Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mematuhi hukum internasional.