Wassim Samih Seifeddine, Gülşen Topçu

BEIRUT

Menteri Luar Negeri Lebanon Jibran Basil mengumumkan bahwa negaranya tak akan hadir dalam konferensi ekonomi yang direncanakan pada 25-26 Juni di Bahrain.

Basil yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Inggris mengatakan dalam sebuah wawancara dengan televisi CNN bahwa Lebanon tak akan berpartisipasi dalam Pertemuan Bahrain yang mana tidak dihadiri oleh rakyat Palestina.

Menlu Lebanon itu mengungkapkan bahwa pihaknya tidak dikonsultasikan dan diberitahu tentang rencana perdamaian Palestina itu.

Lebanon telah banyak menampung banyak pengungsi sejak Palestina diduduki pada 1948, ungkap Basil.

“Tidak normal jika kita tidak diajak berkonsultasi terkait rencana perdamaian tersebut,” tutur dia.

Basil mencatat bahwa Lebanon menginginkan stabilitas, sementara Israel telah menyerangnya stabilitas negaranya.

"Israel perlu menyadari bahwa perdamaian tidak dapat dicapai, bukan dengan paksaan dan kekerasan, tetapi dengan mengembalikan hak-hak Lebanon dan Suriah, serta memberikan hak kepada rakyat Palestina untuk membentuk sebuah negara berdaulat," tutur Basil.

Seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan Mesir, Yordania, dan Maroko akan menghadiri konferensi perdamaian Timur Tengah akhir bulan ini.

Sementara itu, para pejabat Palestina menolak menghadiri konferensi tersebut karena tak setuju dengan serangkaian langkah yang diambil oleh Presiden Donald Trump, termasuk pengakuan sepihaknya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Palestina juga telah menolak rencana perdamaian, yang pada prinsipnya dirancang oleh menantu Trump, Jared Kushner, dan penasihat khusus Trump, Jason Greenblatt.

Palestina memandang rencana itu bertujuan merusak hak-hak mereka.

Bahrain membela pertemuan yang akan datang dan menyebutnya upaya untuk "memberdayakan" Palestina.