Ekip
25 Mei 2021•Update: 25 Mei 2021
LOME
Militer Mali pada Senin menangkap presiden sementara, perdana menteri dan kepala pertahanan negara itu dan membawa mereka ke pangkalan militer, mengutip laporan media.
Presiden Bah N'Daw, yang memimpin pemerintahan transisi, bersama dengan Perdana Menteri Moctar Ouane dan Menteri Pertahanan Souleymane Doucoure dikawal menuju kamp militer Kati yang terletak 15 kilometer (9 mil) barat laut ibu kota Bamako, lapor media Afrika, Jeune Afrique, mengutip sumber-sumber diplomatik.
Penangkapan terjadi hanya beberapa jam setelah penunjukan pemerintahan baru menyusul konsultasi antara N'Daw dan kelompok masyarakat sipil. Pertemuan tersebut setelah pengunduran diri pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Ouane pada awal bulan ini, yang diangkat kembali oleh N'Daw untuk membentuk pemerintahan baru.
Kedutaan Besar Turki di Bamako menyarankan warga Turki di negara itu untuk berhati-hati dan tidak pergi ke luar rumah kecuali diperlukan menyusul laporan lokal tentang peningkatan aktivitas militer.
Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) juga melaporkan adanya peningkatan aktivitas militer di Bamako dan menyarankan orang Amerika untuk menghindari perjalanan yang tidak penting di dalam kota dan memantau media lokal untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut.
Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali (Minusma) menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat presiden dan perdana menteri.
Minusma juga memperingatkan bahwa "mereka yang menahan mereka akan dimintai pertanggungjawaban" dan "harus memastikan integritas mereka yang ditahan."
"Kami mengikuti peristiwa dengan cermat dan tetap berkomitmen untuk mendukung transisi. Kami menyerukan ketenangan," tulisnya di Twitter.
"Tindakan buruk yang diambil hari ini membawa risiko melemahkan mobilisasi komunitas internasional yang mendukung Mali," kata komite pemantau transisi lokal dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh Anadolu Agency.
Komite, yang terdiri dari Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (Ecowas), Uni Afrika dan Minusma, menolak "setiap tindakan yang dipaksakan, termasuk pengunduran diri secara paksa."
