Maria Elisa Hospita
26 September 2019•Update: 27 September 2019
Diyar Guldogan
ANKARA
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menandatangani perjanjian dengan Sudan untuk membuka kantor Hak Asasi Manusia PBB di Khartoum dan kantor cabang di Darfur, Nil Biru, Kordofan Selatan, dan Sudan Timur.
"Kami telah menyaksikan kegigihan para pria, perempuan, dan pemuda-pemudi Sudan dalam memperjuangkan hak asasi mereka. Jalan di hadapan kita memang penuh tantangan, tetapi kami siap membantu perjuangan HAM," kata Bachelet, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu.
Bachelet menambahkan bahwa "perjanjian penting" ini, OHCHR (Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia) akan mencurahkan semua dukungannya demi kesuksesan transisi Sudan.
Menurutnya, OHCHR berupaya mendukung transisi khususnya di empat bidang utama, seperti memerangi ketimpangan, reformasi hukum dan kelembagaan, keadilan transisi, dan memperkuat ruang demokrasi dan sipil.
Sudan jatuh dalam gejolak sejak 11 April, ketika militer mengumumkan pencopotan Presiden Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama 30 tahun.
Pada 21 Agustus, Abdalla Hamdok ditunjuk menjadi perdana menteri sipil pertama Sudan sejak 1989.
Pemerintahan Sudan kini diatur di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan antara Dewan Militer Transisi Sudan dan Aliansi Oposisi untuk Kebebasan dan Perubahan.