ISTANBUL

Pemerintah Jepang akan menggelar pemilihan umum cepat pada 8 Februari setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi memutuskan membubarkan majelis rendah parlemen pada pekan ini.

Dalam konferensi pers di Tokyo pada Senin, Takaichi mengatakan pembubaran parlemen akan dilakukan pada Jumat saat anggota parlemen berkumpul untuk sidang yang telah dijadwalkan. Pemilu tersebut dimajukan dari jadwal semula yang direncanakan paling lambat Oktober 2028.

Takaichi, yang terpilih pada Oktober lalu sebagai perdana menteri ke-104 Jepang dan menjadi perempuan pertama yang menjabat posisi tersebut, menyatakan keputusan ini diambil untuk meminta mandat langsung dari rakyat di tengah dinamika politik domestik.

Untuk memilih perdana menteri, sebuah partai atau koalisi harus menguasai sedikitnya 233 kursi dari total 465 kursi di majelis rendah parlemen bikameral Jepang.

“Jika saya menjadi perdana menteri, saya ingin menanyakan hal ini kepada rakyat,” kata Takaichi menjawab pertanyaan wartawan, yang dinilai menandai dimulainya persaingan dengan oposisi yang kini bersatu.

Ia juga mengusulkan pembebasan pajak konsumsi untuk bahan pangan selama dua tahun sebagai bagian dari agenda kebijakan yang akan ditawarkan kepada pemilih.

Dengan pengumuman jadwal pemilu, masa kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari.

Pemilu legislatif terakhir untuk masa jabatan empat tahun majelis rendah digelar pada Oktober 2024, ketika Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi kehilangan mayoritas. LDP kemudian juga kehilangan mayoritas di majelis tinggi pada Juli tahun lalu.

Saat ini, Takaichi memimpin kabinet minoritas dengan dukungan Partai Inovasi Jepang sejak terpilih sebagai ketua LDP. Menurut Kyodo News, ia menekankan pentingnya stabilitas politik untuk menjalankan reformasi nasional.

Pemilu cepat ini berlangsung di tengah pembentukan blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris (Centrist Reform Alliance/CRA), yang dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito, mantan sekutu LDP. Aliansi tersebut berjanji meredakan tekanan ekonomi dan menawarkan alternatif terhadap politik yang dinilai memecah belah.

Dalam kesempatan yang sama, Takaichi juga menyinggung hubungan dengan China dan menyebut kebijakan Beijing yang memberlakukan pembatasan ekspor sebagai bentuk “pemaksaan ekonomi”.

Hubungan China–Jepang memburuk sejak November, ketika Takaichi menyatakan bahwa kemungkinan serangan China ke Taiwan dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dan memungkinkan penerapan hak bela diri kolektif. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Beijing, termasuk imbauan kepada warga China untuk tidak bepergian ke Jepang serta pembatasan impor makanan laut Jepang dan ekspor sejumlah barang strategis.