Said Amur

YERUSALEM

Israel meminta dukungan dari 26 negara anggota PBB untuk menentang tudingan Dewan HAM ke Israel tentang kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

Menteri Luar Negeri Yisrael Katz menulis surat ke negara-negara itu untuk tak menyetujui Dewan HAM PBB dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional demonstran Palestina di Jalur Gaza yang diduduki oleh Israel.

Dia juga mengkritik sebuah laporan PBB yang dianggap kurang memahami masalah keamanan Israel dan mengabaikan serangan roket Hamas.

Komisi Penyelidikan Independen PBB tentang Aksi Protes di Wilayah Pendudukan Palestina mengungkapkan bahwa pasukan keamanan Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter di Jalur Gaza.

"Beberapa pelanggaran itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan dan harus segera diselidiki oleh Israel," kata Komisaris Kenya Betty Kaari Murungi dalam laporan yang diterbitkan oleh Komisi.

Menurut Murungi, tentara Israel membunuh dan melukai warga sipil yang "tidak berpartisipasi langsung dalam bentrokan atau menimbulkan ancaman ke pasukan keamanan Israel dan penduduk sipil di Israel" selama aksi protes Great March of Return.

Komisi pun mendesak Israel untuk merevisi aturannya sebelum aksi protes besar-besaran yang diperkirakan akan berlangsung pada peringatan aksi protes itu.

Sepanjang 2018, pasukan keamanan Israel menembak dan menewaskan 189 pengunjuk rasa, dan melukai 6.016 lainnya.

Negara-negara anggota PBB akan berpartisipasi dalam pemungutan suara di Dewan HAM PBB pada Kamis tentang tudingan pelanggaran Israel. 

*Busra Nur Bilgic turut berkontribusi dalam laporan ini