Inggris umumkan dukungan untuk Muslim Rohingya

Ahmet Gurhan Kartal

LONDON

Menteri luar negeri Inggris telah memulai kunjungan dua hari ke Myanmar untuk menekan pemerintah negara itu atas kekejaman militernya terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Jeremy Hunt akan memulai kontaknya dengan pertemuan dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi pada Kamis, kata pernyataan pemerintah.

"Selama perjalanannya ke Myanmar, Menteri Luar Negeri Hunt akan mengunjungi Asosiasi untuk Bantuan Tahanan Politik untuk berbicara dengan pembela hak asasi manusia dan mengunjungi Rakhine utara, daerah di mana ribuan Rohingya telah melarikan diri," katanya.

Berbicara pada hari pertama kunjungannya, Hunt mengumumkan "Inggris menambah dukungan untuk mengumpulkan bukti bagi para korban Rohingya yang telah menderita kekerasan seksual oleh anggota militer Burma di Rakhine."

"Misi pencarian fakta PBB mengungkap penderitaan yang mengerikan di Burma, dalam menghadapi tuduhan serius seperti itu, tidak satupun negara yang menganggap dirinya manusiawi boleh mundur dan tidak melakukan apa-apa," kata Hunt.

“Kami bertekad untuk melakukan semua yang kami bisa untuk memberikan keamanan, martabat dan keadilan kepada para korban. Ini akan menjadi perjalanan panjang, tetapi dimulai dengan kondisi mereka saat ini,” tambahnya.

Hunt menggarisbawahi bahwa Inggris "telah memberikan konseling dan dukungan psikologis kepada lebih dari 10.000 wanita dan menugaskan bidan untuk membantu memberikan perawatan kepada lebih dari 53.000 wanita," mereka semua menjadi sasaran kekerasan seksual oleh tentara Myanmar.

Dia mengatakan dukungan "bagi mereka yang telah menjadi korban tindakan keji ini" akan meningkat.

“Ini termasuk penempatan tambahan dari Tim Ahli dari Inisiatif Pencegahan Kekerasan Seksual (PSVI) pada akhir 2018, pengembangan kode etik untuk mengumpulkan bukti, peningkatan dukungan untuk mekanisme koordinasi, dan peningkatan kapasitas yang lebih besar.”

Hunt mengadakan pertemuan di London pekan lalu dengan perwakilan komunitas Rohingya dari Bradford di mana dia mendengar cerita tentang penganiayaan yang mereka hadapi di Rakhine, kata pernyataan itu.

Awal bulan ini Hunt mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Inggris "berkomitmen" untuk memastikan bahwa para pelaku kekejaman di Myanmar menghadapi keadilan dan bahwa ia akan mengangkat isu-isu yang disorot oleh laporan Misi Pencari Fakta PBB kepada Suu Kyi.

Hunt mengatakan "pembersihan etnis, dalam bentuk dan wujud apa pun, tidak boleh dibiarkan begitu saja" dan "para pelaku kejahatan yang mengerikan ini harus dibawa ke pengadilan."

Pada bulan Agustus Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar menyerukan persidangan para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, di Pengadilan Kriminal Internasional karena melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya.

"Dalam semua urusan kami dengan rezim Myanmar, sangat penting jika mereka memahami bahwa sebuah batas telah dilewati," kata Menteri Luar Negeri menyusul laporan PBB tersebut.

Penganiayaan Rohingya

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.