Merve Berker
09 Juni 2022•Update: 10 Juni 2022
ANKARA
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada Rabu mengadopsi resolusi yang mengkritik Iran karena menolak memberikan jawaban tentang jejak uranium di tiga fasilitas yang tidak diumumkan.
Dewan Gubernur IAEA yang beranggotakan 35 orang meloloskan resolusi yang diajukan oleh AS, Inggris, Jerman dan Prancis dengan 30 suara mendukung, menurut Duta Besar Rusia Mikhail Ulyanov.
IAEA mengatakan Rusia dan China memberikan suara menentang resolusi tersebut, sementara India, Libya dan Pakistan abstain.
“Negara-negara yang mewakili lebih dari 1/2 umat manusia tidak mendukung resolusi tersebut,” tambah keterangan IAEA.
Resolusi tersebut mendesak Iran untuk “bertindak segera memenuhi kewajiban hukumnya dan mengambil tawaran direktur jenderal IAEA untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan semua masalah perlindungan,” tulis kantor berita pemerintah Iran IRNA.
Ini terjadi hanya beberapa jam setelah Iran mengumumkan rencana mematikan beberapa kamera IAEA di lokasi nuklirnya, di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan pengawas nuklir PBB.
Dalam sebuah pernyataan pada hari sebelumnya, badan nuklir Iran menuduh IAEA “tidak berterima kasih atas kerja sama ekstensif Iran.”
Dalam sambutan terpisah pada Rabu, kepala badan nuklir Iran Mohammad Eslami mengatakan Teheran “tidak memiliki kegiatan nuklir tersembunyi atau tidak terdokumentasi atau situs yang dirahasiakan.”
Dia menuduh IAEA mengandalkan "dokumen palsu" untuk "melakukan tekanan maksimum" pada Teheran.
Eslami mengatakan langkah tiga negara Eropa dan AS untuk mengajukan rancangan resolusi terhadap Iran adalah "satu politik," menambahkan bahwa Iran telah "kerja sama maksimum dengan IAEA."
Pembicaraan antara Iran dan kekuatan dunia di Wina untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015 telah terhenti di tengah ketidaksepakatan utama antara Teheran dan Washington.
AS keluar dari kesepakatan pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Sebagai tanggapan, Teheran meningkatkan proses pengayaan uraniumnya dari 3,65 persen yang ditetapkan dalam kesepakatan menjadi 60 persen.
