Harvard gugat pemerintahan Trump atas pembekuan dana federal

WASHINGTON

Universitas Harvard menggugat pemerintahan Trump pada hari Senin (21/04) setelah pemerintah federal membatalkan pendanaan lebih dari USD2 miliar untuk sekolah elit tersebut.

"Selama seminggu terakhir, pemerintah federal telah mengambil beberapa tindakan menyusul penolakan Harvard untuk memenuhi tuntutan ilegalnya," kata Presiden Alan Garber dalam sebuah pernyataan.

"Beberapa saat yang lalu, kami mengajukan gugatan untuk menghentikan pembekuan pendanaan karena melanggar hukum dan berada di luar kewenangan pemerintah," tambah Garber.

Menurut gugatan tersebut, pemerintahan Trump dituduh "melanggar hukum" karena melanggar hak Amandemen Pertama, tetapi juga hukum dan peraturan federal.

"Pemerintah menggunakan ancaman menahan dana federal dalam upaya untuk memaksa Harvard agar sesuai dengan turut campus terkait sudut pandang dan ideologi yang disukai Pemerintah," katanya.

Sekolah tersebut adalah universitas besar pertama yang secara terbuka menentang arahan pemerintah, yang menurut pejabat Trump adalah untuk memerangi antisemitisme setelah protes kampus mengenai perang brutal Israel di Jalur Gaza.

Pemerintah juga menargetkan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), yang disebutnya sebagai "diskriminasi ilegal dan tidak bermoral."

Sementara pemerintah Trump mengklaim tujuannya adalah untuk memerangi antisemitisme, Garber mengatakan bahwa dia, sebagai seorang Yahudi dan warga Amerika, tahu "sangat baik" bahwa ada "kekhawatiran yang valid" tentang meningkatnya antisemitisme.

"Harvard menanggapi pekerjaan itu dengan serius. Kami akan terus memerangi kebencian dengan urgensi....Sebelum mengambil tindakan hukuman, undang-undang mengharuskan pemerintah federal untuk terlibat dengan kami tentang cara-cara kami memerangi dan akan terus memerangi antisemitisme," tambahnya.