ISTANBUL

Ratusan prajurit karier Israel, termasuk perwira senior, dilaporkan mengajukan permintaan pensiun dini di tengah semakin dalamnya krisis sumber daya manusia militer saat perang berlangsung di Jalur Gaza, menurut laporan media lokal pada Rabu.

Harian Yedioth Ahronoth menyebutkan bahwa perwakilan Administrasi Personel Militer memberi tahu Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset bahwa sekitar 600 personel karier—termasuk perwira tinggi dan bintara profesional—telah mengajukan permintaan untuk “mengundurkan diri” lebih awal.

“Ada yang masa pensiunnya kami tunda selama perang di Gaza karena kebutuhan. Semata-mata karena tidak ada pengganti bagi mereka,” kata seorang pejabat militer kepada anggota komite.

Para pejabat militer mengatakan 85 persen prajurit karier pensiun “pada pangkat letnan kolonel atau di bawahnya.”

Bar Kalifa, pejabat militer Israel yang berbicara di hadapan komite, mengaitkan memburuknya krisis tersebut dengan putusan Mahkamah Agung yang baru-baru ini membatalkan tambahan pensiun bagi perwira karier.

Ia juga menyoroti “persoalan lebih besar terkait kekurangan personel pasukan IDF, di tengah pengecualian wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks,” pada saat pasukan “mulai melakukan manuver di Gaza City.”

Ia menegaskan bahwa militer “membutuhkan tambahan 12.000 prajurit.”

Pada 8 Agustus, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk secara bertahap kembali menguasai Jalur Gaza, diawali dari Gaza City, sebelum rencana itu dibatalkan setelah gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober.

Kalifa menambahkan bahwa kepemimpinan Haredi “meningkatkan retorikanya, dan protes mereka menguras sumber daya baik dari militer maupun kepolisian.”

Ia juga memperingatkan meningkatnya kasus penghindaran wajib militer.

“Saat ini ada lebih dari 17.000 penghindar wajib militer. Menghindari wajib militer telah menjadi hal yang lazim,” katanya. “Ada banyak pengacara yang membantu memperoleh pembebasan wajib militer secara tidak sah.”

Komunitas Haredi, yang mencakup sekitar 13% dari populasi Israel yang berjumlah 10 juta jiwa, menilai wajib militer dapat mengancam identitas religius dan struktur komunitas mereka, karena mereka mendedikasikan hidup untuk studi Torah.

Para rabi berpengaruh bahkan menyerukan agar para pengikut menolak wajib militer dan “merobek surat panggilan.”

Selama beberapa dekade, sebagian besar pria ultra-Ortodoks dapat menghindari dinas militer melalui penundaan berulang untuk studi keagamaan hingga mereka mencapai usia bebas wajib militer, yang saat ini ditetapkan pada 26 tahun.

Anggota parlemen oposisi menuduh Netanyahu mendorong legislasi untuk memberikan pengecualian permanen bagi komunitas Haredi demi memenuhi tuntutan Partai Shas dan United Torah Judaism, yang sebelumnya keluar dari koalisi namun diperkirakan akan kembali bergabung setelah undang-undang tersebut disahkan.

Lebih dari 69.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 170.700 lainnya terluka dalam perang di Gaza sejak Oktober 2023.