Ayhan Simsek
BERLIN
Mantan pimpinan mata-mata Jerman menolak tuduhan negaranya menjadi tempat pelarian bagi anggota kelompok teror PKK, yang belakangan semakin gencar mengancam kedaulatan Turki.
“Kami tidak mendukung PKK, sama sekali tidak. Kami tidak mendukung gerakan separatisme di Turki,” ujar Dr. August Hanning, mantan pimpinan agensi intelijen luar negeri Jerman, BND.
“Saya pastikan itu bukan kebijakan pemerintahan Jerman,” ungkap dia kepada Anadolu Agency.
Ankara telah lama mengkritik rekannya di NATO tersebut karena menutup mata terhadap aktivitas PKK, yang oleh pemerintah Turki dianggap bertanggung jawab atas tewasnya lebih dari 40.000 orang di Turki, termasuk wanita dan anak-anak.
Hanning, yang mengepalai BND pada 1998-2005, menggarisbawahi bahwa kelompok teroris itu dianggap menyalahi hukum di Jerman, dan pihak berwenang mengawasi aktivitas mereka.
“Namun di sisi lain, kami harus menghormati kerangka liberal negara kami, kerangka hukum kami, dan ini yang sering kali sulit dijelaskan kepada teman-teman di Turki,” ujar dia.
“Kami menerapkan demokrasi yang sangat liberal di Jerman. Dan semua orang berhak untuk menyatakan pendapat,” imbuh dia.
Meski PKK sudah dilarang di negara tersebut sejak 1993, kelompok ini kemudian berhasil membentuk beberapa organisasi bayangan dan menggunakannya untuk aktivitas propaganda, rekrutmen, dan pengumpulan dana.
Pengikut PKK di Jerman
Kelompok ini diketahui memiliki nyaris 14 ribu pengikut yang berasal dari populasi imigran di Jerman, menurut laporan terakhir dari badan intelegensi domestik negara tersebut.
“Saya mengerti di masa lalu Turki banyak mengalami serangan teroris. Dan beberapa di antaranya berhubungan dengan Jerman,” kata Hanning tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Dia pun lantas menyatakan harapan kedua negara bisa menormalkan kembali hubungan mereka setelah tensi politik yang telah berjalan selama berbulan-bulan, dan kembali bekerja sama di bidang keamanan.
“Kita berdua berperang melawan terorisme, dan kita berdua memiliki banyak tujuan bersama dalam hal keamanan,” kata dia.
“Sejak dulu Turki dan Jerman adalah teman, dan saya harap kedua negara bisa terus begitu di masa depan. Namun dibutuhkan usaha dari kedua belah pihak untuk memiliki hubungan yang lebih baik,” tambahnya.
Relasi antara Ankara dan Berlin menegang setelah percobaan kudeta gagal di Turki pada 2016, dan para politisi Turki mengkritik Jerman karena gagal menunjukkan solidaritas mereka kepada pemerintah Turki melawan upaya kudeta militer itu.
Beberapa pengamat di media Turki menyatakan bahwa otak di balik kudeta ini disokong oleh beberapa negara Barat, dan mereka juga berspekulasi bahwa badan inteligen Barat terlibat.
Kudeta gagal Juli 2016
Mantan pimpinan BND Hanning menampik asumsi adanya keterlibatan agensi inteligen Jerman dalam upaya kudeta di Turki.
“Anggapan itu sangat konyol. Kami tidak tertarik untuk mencampuri urusan politik Turki. Saya yakinkan Anda, ini benar-benar tak masuk akal,” kata dia.
Kudeta yang berhasil ditumbangkan itu mengorbankan nyawa 250 orang dan 2.200 luka-luka, dan diotaki oleh Fetullah Terrorist Organisation (FETO) dengan pemimpinnya yang berada di AS, Fetullah Gulen.
Meski telah diperingatkan oleh Turki, ratusan warga Turki yang dicurigai memiliki hubungan dengan percobaan kudeta atau organisasi FETO melarikan diri ke Jerman, dan setidaknya 400 di antaranya diberikan suaka.
Pemerintah Jerman sejauh ini menolak untuk memulangkan kembali tersangka FETO untuk disidang di Turki, dengan alasan hak asasi manusia dan aturan hukum.
“Kelompok Gulen sangat aktif di Jerman, namun mereka masuk ke radar pasukan keamanan Jerman,” Hanning meyakinkan.
Otoritas Jerman menganggap FETO mencurigakan namun kelompok ini belum dianggap melanggar hukum di negara tersebut, karena para penegak hukum menganggap tuduhan itu harus dibarengi dengan bukti-bukti konkret yang melawan hukum atau konstitusi.
FETO memiliki jaringan besar di Jerman, yang memiliki lebih dari 3 juta komunitas Turki, yang merupakan diaspora Turki terbesar di Eropa.
Turki dan Jerman dalam beberapa bulan ini melakukan beberapa tahapan untuk menormalisasi hubungan bilateral kedua negara, termasuk melakukan dialog untuk membincangkan perbedaan-perbedaan politik mereka dalam beberapa isu penting.
