Temim Hocaoglu, Muhammed Yusuf

ANKARA

Banyak tokoh di rezim Bashar al-Assad Suriah yang tercatat menjadi penjahat perang karena keterlibatan mereka dalam aksi kekerasan secara brutal untuk menekan perang saudara yang dimulai sejak Maret 2011.

Kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Assad, termasuk penggunaan senjata kimia, pemerkosaan, penyiksaan, penargetan pemukiman sipil dan penyebaran organisasi teroris, telah dicatat dalam laporan oleh PBB dan organisasi hak asasi manusia independen.

Tidak jelas siapa yang memberikan instruksi untuk melakukan kejahatan perang ini dan rantai komando yang diikuti oleh anggota rezim.

Menurut informasi yang diperoleh koresponden Anadolu Agency, kepala rezim dan komandan pasukan bersenjata, dan Biro Keamanan Nasional negara itu, diputuskan untuk membentuk tim pejabat keamanan tingkat tinggi yang dinamakan “Crisis Cell” atas instruksi Assad di ibu kota Damaskus untuk menekan demonstrasi damai yang dimulai pada Maret 2011.

Dipimpin oleh Kepala Staf Umum saat itu Hassan Ali Turkmani, komite “Crisis Cell” terdiri dari Menteri Pertahanan Dawoud Rajiha, Wakil Menteri Pertahanan Assef Shawkat, Menteri Dalam Negeri Mohammad al-Shaar, kepala intelijen umum Ali Mamlouk, departemen keamanan politik, intelijen militer dan intelijen udara.

Bersama dengan Unit Perlindungan Rezim, Departemen Keamanan Kriminal, polisi dan pasukan khusus, elemen dan organisasi Partai Baath dan milisi yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan, konsorsium yang terstruktur di bawah kendali staf inti ini terdiri dari empat unit intelijen yang beroperasi di seluruh wilayah Suriah : Cabang Keamanan Politik, Cabang Intelijen Militer, Direktorat Intelijen Umum dan Direktorat Intelijen Udara.

Komite keamanan, yang didirikan oleh Assad dan memiliki struktur di setiap wilayah dan provinsi, juga bagian dari lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk menekan demonstrasi dengan otoritas penuh dari Komite “Crisis Cell”.

Komite-komite ini menekan demonstran damai berdasarkan provinsi dan regional, membentuk tim yang terdiri dari militer, intelijen, polisi dan pasukan khusus dan personel pelindung rezim.

Tim-tim keamanan menerapkan kebijakan penangkapan dan eksekusi sewenang-wenang dengan mencari mereka yang ikut dalam demonstrasi, pihak yang mengorganisir dan mendukung mereka.

Lewat pejabat militer berpangkat tinggi, Rezim Assad membentuk Komite Rakyat, yang sebagian besar terdiri dari aliran Alawit.

Banyak warga sipil yang terlibat dalam kejahatan yang juga disebut sebagai militan paramiliter Shabiha yang dikerahkan oleh Komite Rakyat dan lembaga keamanan lainnya.

Banyak tokoh dan pejabat militer bertanggung jawab atas mekanisme keamanan yang didirikan oleh rezim untuk menekan demonstrasi damai yang dimulai pada 2011.

Struktur keamanan ini, yang secara langsung berafiliasi dengan Assad, segera berubah menjadi mekanisme kejahatan yang bertindak secara independen dari peradilan sipil atau militer.

"Daftar Hitam" yang mengungkapkan nama-nama yang terlibat dalam mekanisme kejahatan ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh organisasi Pro-Justice dengan kontribusi banyak pengacara dan pejabat, termasuk mantan Perdana Menteri Suriah Riyad Farid Hijab.

Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi juga menyerahkan daftar nama penjahat perang ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).