BNP akan bentuk pemerintahan baru Bangladesh pada 15 Februari

DHAKA

Partai Nasionalis Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party/BNP) menyatakan akan membentuk pemerintahan baru paling lambat Minggu, setelah meraih mayoritas dua pertiga kursi dalam pemilu pertama sejak gelombang protes Juli 2024 yang menggulingkan pemerintahan Liga Awami.

Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir mengatakan pemerintahan akan dibentuk pada 15 Februari dan partainya akan masuk parlemen bersama seluruh partai politik.

“Pemerintah akan dibentuk pada 15 Februari. BNP akan masuk parlemen bersama semua partai,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, saat mengunjungi daerah pemilihannya di distrik Thakurgaon, barat laut Bangladesh.

BNP dan sekutunya mengamankan 212 kursi dari total 300 kursi parlemen dalam pemungutan suara Kamis lalu. Berdasarkan konstitusi, partai membutuhkan sedikitnya 151 kursi untuk membentuk pemerintahan.

Blok utama pesaing BNP yang dipimpin Jamaat-e-Islami memperoleh 77 kursi. Pemungutan suara di tiga daerah pemilihan ditunda, sementara delapan kursi lainnya diraih kandidat independen dan partai kecil.

Ketua BNP Tarique Rahman disebut-sebut sebagai calon perdana menteri dari partai tersebut. Ia memimpin BNP setelah wafatnya sang ibu, mantan perdana menteri perempuan pertama Bangladesh, Khaleda Zia, pada Desember lalu.

“Ini akan menjadi pemerintahan BNP. Kami akan melaksanakan janji kampanye dan manifesto, serta butir-butir reformasi yang ditandatangani dalam Piagam Juli secara bertahap,” kata Mirza Fakhrul.

Bersamaan dengan pemilu legislatif, Bangladesh juga menggelar referendum mengenai “Piagam Juli” yang diadopsi Oktober lalu untuk reformasi konstitusi. Piagam tersebut memperoleh dukungan luas dari pemilih.

Dokumen itu memuat lebih dari 80 usulan reformasi, termasuk pembatasan masa jabatan perdana menteri, perluasan kewenangan presiden, perlindungan independensi peradilan, peningkatan keterwakilan perempuan, serta perluasan hak-hak dasar.

Dari sekitar 127,6 juta pemilih yang berhak memberikan suara, tingkat partisipasi tercatat 59,44 persen, meningkat dibandingkan 41,8 persen pada pemilu Januari 2024. Pemilu sebelumnya diboikot koalisi oposisi BNP-Jamaat di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini telah digulingkan.

Minta India ekstradisi Sheikh Hasina

Secara terpisah, anggota Komite Tetap BNP Salahuddin Ahmed mengatakan pemerintahan baru akan secara resmi meminta India mengekstradisi Sheikh Hasina, yang kini berstatus buronan dan menghadapi hukuman mati di dalam negeri.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedikitnya 1.400 orang tewas dalam penindakan terhadap demonstrasi yang memicu kejatuhan pemerintahan Hasina pada Juli 2024.

“Kami akan menuntut ekstradisinya sesuai hukum. Ini menjadi urusan Kementerian Luar Negeri Bangladesh dan Kementerian Luar Negeri India. Kami akan meminta pemerintah India agar dia dikirim kembali untuk diadili,” kata Ahmed di Dhaka.

Pada November lalu, pengadilan di Bangladesh menjatuhkan hukuman mati secara in absentia kepada Hasina atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penanganan protes Juli 2024.

Pemerintahan sementara yang dipimpin Muhammad Yunus sebelumnya juga telah beberapa kali meminta ekstradisi Hasina.