04 November 2025•Update: 06 November 2025
WASHINGTON
Amerika Serikat (AS) mengedarkan draf resolusi kepada anggota Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembentukan pasukan keamanan internasional di Gaza dengan mandat setidaknya dua tahun, demikian dilaporkan situs berita Axios pada Senin.
Menurut salinan dokumen yang diperoleh Axios, draf resolusi yang diklasifikasikan sebagai “sensitive but unclassified” (sensitif namun tidak rahasia) itu akan memberikan mandat luas bagi AS dan negara-negara lain yang berpartisipasi untuk mengatur Gaza.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada Axios bahwa rancangan resolusi ini akan menjadi dasar negosiasi di antara anggota Dewan Keamanan dalam beberapa hari ke depan.
Tujuannya adalah melakukan pemungutan suara dalam beberapa minggu mendatang dan mengirimkan pasukan pertama ke Gaza pada Januari.
Pejabat tersebut menambahkan, pasukan yang akan dibentuk dengan nama International Security Force (ISF) itu akan menjadi “pasukan penegak, bukan pasukan penjaga perdamaian.”
ISF akan melibatkan tentara dari sejumlah negara partisipan dan dibentuk melalui konsultasi dengan “Dewan Perdamaian Gaza” (Gaza Board of Peace).
Berdasarkan draf tersebut, ISF akan bertugas mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil serta koridor kemanusiaan, dan melatih pasukan kepolisian Palestina yang baru, yang akan menjadi mitra dalam menjalankan misi di lapangan.
Draf itu juga menyebutkan bahwa Dewan Perdamaian Gaza akan tetap beroperasi setidaknya hingga akhir 2027.
Selain itu, ISF juga akan menstabilkan situasi keamanan di Gaza dengan melakukan demiliterisasi penuh, termasuk menghancurkan dan mencegah pembangunan kembali infrastruktur militer, teror, maupun fasilitas ofensif, serta melucuti senjata kelompok bersenjata non-negara secara permanen, menurut dokumen tersebut.
ISF juga dapat diberikan “tugas tambahan yang dianggap perlu” untuk mendukung kesepakatan Gaza, demikian isi draf itu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan mengatakan pada hari yang sama bahwa keputusan negara-negara terkait pengiriman pasukan akan bergantung pada redaksi akhir resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Negara-negara yang telah kami ajak bicara menyampaikan bahwa mereka akan memutuskan apakah akan mengirim pasukan atau tidak berdasarkan isi dari definisi yang terdapat dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nanti,” ujar Fidan dalam konferensi pers usai memimpin pertemuan tingkat menteri luar negeri di Istanbul yang dihadiri perwakilan Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Fidan menambahkan, pembahasan dan berbagai upaya masih berlangsung, dan isu utama yang ditekankan banyak negara adalah pentingnya pembentukan pasukan dengan mandat dan legitimasi yang jelas berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Ia menegaskan bahwa dalam proses perumusan mandat pasukan tersebut, perlu dicapai konsensus umum atas draf resolusi sebelum diajukan untuk disetujui tanpa veto dari anggota tetap Dewan Keamanan.
“Turkiye bersama negara-negara mitra terus melakukan upaya di setiap tahap proses ini,” tukas Fidan.
