AS: Iran bertanggung jawab atas protes massa di Irak dan Lebanon

Safvan Allahverdi

WASHINGTON

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengklaim bahwa Iran bertanggung jawab atas masalah-masalah yang menyebabkan aksi protes bessar di Irak dan Lebanon.

Pompeo memberikan penilaiannya lewat pernyataan tertulis di Twitter tentang isu terkini di Irak dan Lebanon, yang telah diguncang gelombang protes sejak bulan lalu yang menentang praktik korupsi, tingginya angka pengangguran, dan minimnya layanan publik.

"Rakyat Irak dan Lebanon menginginkan negara mereka dikembalikan. Mereka melihat satu-satunya nilai yang diekspor rezim Iran adalah korupsi.”

“Rakyat Irak dan Lebanon layak menyelamatkan retorika mereka dari pemaksaan (pemimpin spiritual Iran) Ali Khamenei," tutur Menlu AS itu.

Para pengunjuk rasa Irak menuntut kondisi hidup yang lebih baik dan menyelesaikan masalah korupsi, krisis pengangguran dan kurangnya layanan umum.

Para demonstran yang memulai aksi protes di negara itu pada 1 Oktober sempat menghentikan demonstrasinya selama upacara Arbain, kemudian mereka melanjutkan aksi unjuk rasa itu sejak 25 Oktober lalu.

Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI) mengatakan 254 orang tewas di tengah protes anti-pemerintah di Irak yang dimulai sejak awal Oktober.

Protes massa berlangsung di seluruh penjuru Lebanon pekan lalu yang menentang rencana pengenaan pajak pada aplikasi WhatsApp dan layanan pesan lainnya.

Demonstrasi dengan cepat berubah menjadi keluhan yang lebih luas dengan tuntutan pengunduran diri pemerintah Lebanon dan mendesak pejabat yang korup diadili.

Lebanon menderita krisis ekonomi dengan angka pengangguran yang tinggi, pertumbuhan yang kecil dan menjadi salah satu negara dengan rasio utang tertinggi di dunia.

Menurut Kementerian Keuangan Lebanon, beban utang negara mencapai USD86,2 miliar pada kuartal pertama 2019.

Perdana Menteri Saad Hariri mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa di tengah protes yang sedang berlangsung, tetapi Aoun mendesaknya untuk tetap duduk di jabatannya sampai pemerintahan baru dibentuk.