AS desak ASEAN ambil tindakan atas krisis Myanmar

JAKARTA

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait kudeta Myanmar dan menyerukan ASEAN mengambil tindakan terkoordinasi untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan pemerintahan sipil.

Dalam pernyataannya pada Rabu, Blinken juga menegaskan kembali posisi Washington yang menolak klaim maritim China atas Laut China Selatan.

Pernyataan itu muncul selama pertemuan para menteri luar negeri pertama antara Amerika Serikat dan 10 anggota ASEAN di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden yang digelar secara online.

Agenda utama adalah krisis politik di Myanmar, respons terhadap Covid-19 dan perselisihan di Laut Cina Selatan, di mana China memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih.

April lalu, pemimpin ASEAN menyerukan penghentian segera kekerasan di Myanmar dan menyepakati untuk mengirim utusan khusus ke negara itu, tetapi tidak banyak kemajuan yang dicapai.

Hingga Rabu dini hari, korban tewas sejak kudeta militer di Myanmar kembali bertambah menjadi 906 orang, sebagaimana laporan kelompok masyarakat sipil, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP).

Amerika Serikat telah berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan ASEAN dan mengejar kolaborasi antara empat negara demokrasi utama di kawasan Indo-Pasifik yakni Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India yang dikenal sebagai Quad.

Sebaliknya China telah menyediakan vaksin bagi negara-negara ASEAN dan mengadakan pertemuan langsung dengan para menteri luar negeri dengan ASEAN di kota Chongqing pada awal Juni.

Dalam pertemuan itu, China dan ASEAN sepakat untuk mempercepat proses negosiasi kode perilaku atau code of conduct (CoC) di Laut China Selatan guna mencapai kesimpulan awal yang efektif dan sesuai dengan hukum internasional.

JAKARTA

Dalam pernyataannya pada Rabu, Blinken juga menegaskan kembali posisi Washington yang menolak klaim maritim China atas Laut China Selatan.

Pernyataan itu muncul selama pertemuan para menteri luar negeri pertama antara Amerika Serikat dan 10 anggota ASEAN di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden yang digelar secara online.

Agenda utama adalah krisis politik di Myanmar, respons terhadap Covid-19 dan perselisihan di Laut Cina Selatan, di mana China memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih.

April lalu, pemimpin ASEAN menyerukan penghentian segera kekerasan di Myanmar dan menyepakati untuk mengirim utusan khusus ke negara itu, tetapi tidak banyak kemajuan yang dicapai.

Sebaliknya China telah menyediakan vaksin bagi negara-negara ASEAN dan mengadakan pertemuan langsung dengan para menteri luar negeri dengan ASEAN di kota Chongqing pada awal Juni.