AICHR minta ASEAN segera bentuk utusan khusus krisis Myanmar

JAKARTA

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum meminta Ketua ASEAN Brunei Darussalam segera membentuk utusan khusus dalam penanganan krisis Myanmar.

Pembentukan utusan khusus merupakan salah satu poin dalam konsensus yang disepakati dalam pertemuan pemimpin negara-negara ASEAN terkait krisis Myanmar di Jakarta, 24 April 2021.

Menurut Yuyun, penting bagi ketua ASEAN untuk segera menyusun kriteria mengingat utusan khusus tersebut akan bertugas mendengarkan suara berbagai pihak di Myanmar dalam proses penyelesaian krisis pasca-kudeta militer.

“Itu sebabnya sangat penting saat ini sebetulnya, untuk memantau bagaimana utusan khusus ini akan dibentuk, apakah itu perorangan atau kelompok,” ungkap Yuyun dalam konferensi pers daring, Rabu.

Yuyun berpandangan, hal penting lainnya adalah utusan khusus tersebut harus diterima oleh semua pihak, termasuk junta militer hingga kelompok etnis bersenjata.

Dalam proses rekonsiliasi nasional di Myanmar, Yuyun mengatakan isu pengungsi Rohingya juga tidak boleh dilupakan.

Berikutnya, Yuyun mengungkapkan, The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) juga dapat mulai memetakan kebutuhan untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Myanmar.

Keterlibatan AHA Centre juga tercantum dalam konsensus menyangkut pemberian bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN.

Yuyun kemudian menyinggung soal pentingnya junta militer Myanmar untuk melaksanakan poin pertama konsensus, yakni penghentian kekerasan.

“Mereka (Tatmadaw) yang dapat menghentikan kekerasan, merekalah yang memiliki seluruh senjata, pasukan,” ucap Yuyun.

Hingga Selasa malam, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) mencatat total 769 orang tewas oleh junta militer Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021.

AAPP juga melaporkan terdapat 3.677 orang yang saat ini ditahan, di mana 83 orang di antaranya telah dijatuhi hukuman.