Berita analisis

Sertifikasi halal, memajukan atau menghambat usaha kecil menengah?

Kewajiban sertifikasi halal ini harus dilakukan dengan sederhana, tidak menambah beban para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Muhammad Nazarudin Latief   | 23.10.2019
Sertifikasi halal, memajukan atau menghambat usaha kecil menengah? Ilustrasi: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta 11 Oktober 2017. (Pizaro Gozali - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Sejak aturan wajib sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia pada Kamis (17/10) lalu, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khawatir proses sertifikasi itu akan memberatkan mereka, terutama dari sisi biaya.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Mohammad Ikhsan Ingratubun mengatakan, mengacu pada pengalaman, jika tanpa bantuan pembiayaan dari pemerintah mengurus sertifikasi halal pasti memberatkan para pelaku UMKM.

“Pedagang buah, warteg, tukang gorengan itu tentu akan keberatan mengurus sertifikasi halal. Dari mana mereka bisa menyediakan biayanya,” ujar dia saat dihubungi Anadolu Agency.

Dari pengalaman mengurus sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang berlaku selama dua tahun, pelaku UMKM harus mengeluarkan biaya minimal Rp2,5 juta.

Masalah yang dihadapi para pelaku UMKM adalah, sertifikasi halal kini bersifat wajib. Kewajiban untuk mengantongi sertifikat halal ini tercantum dalam UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Aturan ini mencantumkan kewajiban bersertifikat halal dari Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, setidaknya lima tahun sejak aturan ini diundangkan. Dari sisi struktur organisasi, BPJPH berada di dalam Kementerian Agama.

Sebelumnya, sertifikasi halal ini hanya bersifat sukarela, tidak ada kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Pada era itu, LPPOM MUI “memonopoli” lembaga pemeriksa halal.

Sanksi bagi pengusaha yang tidak memiliki sertifikat dan logo halal, produknya tidak boleh beredar di Indonesia. Namun sanksi ini hanya akan diberlakukan mulai 2024.

Sejak berlaku pada pertengahan Oktober 2019, pelaku usaha sebaiknya bersiap untuk mengikuti kewajiban ini sebelum berlaku sanksi pada 2024 nanti. 

Ikhsan berharap pemerintah, terutama Menteri Keuangan, tanggap dengan kebutuhan pelaku UMKM dengan menetapkan tarif yang terjangkau.

Bahkan jika memungkinkan ada subsidi yang dapat membantu para pelaku usaha kecil ini.

“Pak Jusuf Kalla, wakil presiden pada waktu itu pernah berbicara tentang kemungkinan bantuan untuk sertifikasi ini. Seharusnya sertifikasi halal bisa diberikan gratis bagi para pedagang mikro dan kecil,” ujar dia.

Biasanya, biaya sertifikasi halal ditentukan oleh beberapa hal, seperti ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku, dan jumlah pabrik atau gerai untuk restoran.

Menurut Ikhsan skema bantuan dalam pengurusan sertifikasi halal bukan mustahil, bahkan sudah dipraktikkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah membantu biaya sertifikasi ratusan pengusaha kecil di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang ke LPPOM MUI Jawa Tengah.

Pada laman kedua kabupaten itu memang terkonfirmasi bahwa setiap tahun pemerintah memfasilitasi puluhan pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal.

Pada laman resmi Pemprov Jateng disebutkan sudah ada sebanyak 507 pelaku UMKM yang sudah mengantongi sertifikasi halal. Tahun ini, ditargetkan bertambah sebanyak 150 sertifikat halal.

“Artinya pemerintah sebenarnya mampu membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal,” ujar Ikhsan.

Bantuan pemerintah menurut Ikhsan menemukan relevansinya karena ada kewajiban dalam UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memberikan akses pasar seluas-luasnya pada pelaku usaha.

“Karena itu, jangan sampai UU JPH ini malah membatasi akses pasar dan tidak harmonis dengan UMKM,” ujar dia.

Shanti Kusumayanti, seorang eksportir pangan organik mengatakan kewajiban sertifikasi halal seharusnya tidak menambah rumit prosedur yang dijalani pengusaha untuk memperluas pasarnya.

Karena selama ini para pengusaha pangan sudah banyak menghadapi pemeriksaan dan kewajiban sertifikasi.

Contohnya, pelaku usaha harus lolos izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Tidak hanya itu, ada juga izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) MD untuk produk dalam negeri dan BPOM ML untuk produk luar negeri.

Selain itu, ada juga sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pemeriksaan dari Dinas Kesehatan.

Proses perizinan dan pemeriksaan yang sudah panjang ini seharusnya tidak ditambah dengan kerumitan proses sertifikasi halal.

Pemerintah, menurut Shanti, berkewajiban menyosialisasikan sejelas-jelasnya pada masyarakat tentang urgensi sertifikasi ini. Selain itu juga harus menyederhanakan proses sertifikasi.

Bagi eksportir seperti Shanti, sertifikat halal yang diperoleh dari BPJPH perlu diakui oleh negara lain, agar produknya bisa bersaing di pasar internasional.

Baik Ikhsan maupun Shanti menyadari sertifikasi halal merupakan jaminan perlindungan konsumen muslim untuk bisa mengonsumsi bahan pangan yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Bahkan sertifikasi halal juga bisa menjadi nilai tambah produk, sehingga lebih banyak terserap pasar.

“Tapi, proses untuk mendapatkan sertifikat halal nantinya jangan menambah rumit para pengusaha,” ujar Shanti.

Aries Susanto, pemilik warung “Petjel Kediri” yang berpusat di Solo, mengatakan sertifikat halal ini berguna untuk membangun “branding” produk.

Dalam perspektif pemasaran, sertifikat ini sebenarnya hanya dibutuhkan bagi produk-produk yang membutuhkan “legitimasi” keagamaan untuk memperluas pasar.

“Jika produk sudah dikenal halal, sertifikasi ini tidak banyak memberi kontribusi,” ujar dia.

Belum ada sanksi 

Direktur Halal Institut SJ Arifin mengatakan kewajiban sertifikasi halal akan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha dan memberikan kesempatan pada umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya.

“Ujung dari halal ini adalah kebersihan dan kesehatan. Jadi sertifikasi halal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar dia.

Secara teknis, sertifikasi halal ini difasilitasi oleh BPJPH dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemeriksa halal.

Sekadar menyebut diantaranya ialah perusahaan BUMN Sucofindo dan LPPOM MUI yang memiliki laboratorium halal. Ke depan sejumlah universitas juga akan mendirikan laboratorium pengujian halal untuk memfasilitas para pelaku usaha.

Di BPJPH pelaku usaha mendaftarkan produknya dan memilih lembaga pengujian halal yang dipercaya. Jika produknya telah melalui uji laboratorium dan mendapatkan keterangan, BPJPH akan meminta fatwa halal kepada MUI. Setelah itu, BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal kepada pelaku usaha.

"MUI masih memegang otoritas untuk mengeluarkan fatwa produk, berdasarkan hasil dari lembaga pemeriksa halal," ujar SJ Arifin.

Seperti disebutkan di atas, kewajiban sertifikat halal ini sendiri akan berlaku secara bertahap. Hingga 2024 mendatang, kewajiban sertifikasi ini diterapkan pada produsen makanan dan minuman dan jasa yang terkait kedua bidang tersebut.

Untuk produk selain makanan dan minuman mulai diberlakukan mulai 2024 mendatang dengan tenggat waktu yang berbeda, mulai dari 7 tahun, 10 tahun, hingga 15 tahun tergantung kompleksitas produk masing-masing.

Selama tahapan tersebut pemerintah belum akan melakukan tindakan hukum bagi produk yang belum mempunyai sertifikat halal, bahkan akan ada pembinaan bagi para pelaku usaha.

BPJPH dituding belum siap

Di pihak lain, Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Ihsan Abdullah menilai BPJPH belum siap menjadi penyelenggara sertifikasi halal.

Menurut dia hingga berlakunya kewajiban sertifikasi halal 17 Oktober lalu, dia melihat BPJPH bahkan belum siap menerima pendaftaran, karena tidak ada informasi detail untuk mengurus sertifikasi.

Selain itu tidak ada penjelasan konkret soal persyaratan atau dokumen yang harus dipenuhi dalam proses tersebut.

“Saya bersama dengan pengusaha dari ICMI dan NU sengaja mengunjungi BPJPH. Setelah itu saya berkesimpulan lembaga ini benar-benar belum siap menyelenggarakan sertifikasi halal,” ujar dia.

Menurut Ihsan, pendaftaran online juga belum disiapkan karena laman lembaga tersebut juga tidak bisa diakses, padahal dengan jangkauan layanan seluruh Indonesia sistem online mutlak harus dimiliki.

Selain itu, peraturan menteri soal teknis soal pengurusan sertifikat juga belum terbit.

Menurut Ihsan, pemerintah tidak bisa menggunakan alasan “sedang berada pada masa transisi” untuk meminta pemakluman atas kondisi tersebut.

Masa transisi menurut Ihsan seharusnya dimulai sejak UU JPH ini disahkan 2014 lalu, sehingga waktu lima tahun hingga pemberlakuan aturan ini 17 Oktober lalu digunakan sebagai masa persiapan.

“Seharusnya pada tanggal 17 Oktober lalu, setelah 5 tahun aturan ini diundangkan, semua sudah siap. Tinggal jalan,” ujar dia.

Ihsan khawatir, kondisi ini membuat ketidakpastian di kalangan pengusaha, terutama yang akan mengajukan sertifikasi halal atau masa berlaku sertifikatnya habis.

Bahkan proses sertifikasi ini bisa berhenti karena ketidaksiapan, padahal proses ini seharusnya didukung penuh.

“Pelaku usaha akan rugi, karena ini berlaku untuk semua produk di dalam negeri mengakibatkan masalah dalam perekonomian nasional,” ujar dia.

Karena itu, dia mengusulkan agar presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) yang memberikan kesempatan pada LPPOM MUI yang sudah berpengalaman tiga puluh tahun lebih menjalankan sertifikasi, untuk terus bisa menjalankan program ini hingga BPJPH siap.

“Pasal 4 dan 67 (1) perlu diubah. LPPOM MUI perlu diberi kesempatan paling tidak 3-4 tahun lagi menjalankan sertifikasi hingga semua infrastruktur pemerintah siap,” ujar dia.

Persiapan bertahap

Juru Bicara BPJPH Hartono mengatakan lembaganya sudah menyiapkan layanan pendaftaran di Kantor Pusat Kementerian Agama di Jakarta dan kantor-kantor wilayah (kanwil) di seluruh Indonesia.

“Sementara ini kita memang masih manual, belum melayani secara online,” ujar dia.

Pada tahap awal ini, sasaran utama BPJPH adalah pelaku usaha yang sudah mempunyai sertifikat halal dari BPPOM dan masih tersisa masa berlakunya. Kepada kelompok ini disosialisasikan bahwa pengurusan sertifikasi halal kini dilakukan melalui BPJPH.

BPJPH juga sudah memberikan pembedaan yang jelas antara sertifikasi pada produk perusahaan besar dan UMKM, ujar Hartono.

Sertifikasi UMKM bisa saja memerlukan proses yang lebih sederhana, dibanding produk industri yang lebih kompleks. Bisa jadi, pemeriksaan produk UMKM hanya pemeriksaan lapangan, tidak perlu menggunakan fasilitas laboratorium.

“Saat penjelasan soal biaya sertifikasi sempat muncul pemikiran bahwa untuk UMKM akan digratiskan dulu. Tapi yang berwenang menentukan menteri keuangan,” ujar dia.

BPJPH juga sudah memberikan batas waktu pengurusan sertifikasi halal, yaitu tidak lebih dari 65 hari kerja.

“Agar sertifikat halal dari BPJPH diakui di luar negeri, BPJPH akan melakukan pendekatan pada halal body negara lain agar bisa menjalin mutual recognition agreement," ujar dia.

Arifin mengatakan pemerintah terlihat sedang mempercepat penyelesaian infrastruktur sertifikasi halal ini.

Penunjukan kembali Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menurutnya juga mempunyai dampak positif karena pembahasan soal tarif menjadi berkelanjutan.

Era wajib halal ini membawa konsekuensi berat, karena pemerintah harus siap melayani 62 juta unit usaha yang sewaktu-waktu meminta sertifikat halal. Karena itu persiapannya juga tidak mudah, harus dilakukan dengan teliti.

“Harus bersabar. Jangan meminta kesiapan pemerintah seolah-olah semua pelaku usaha di Indonesia akan mendaftar sertifikasi halal besok,” ujar dia.

Karena itu dia menilai permintaan agar presiden mengeluarkan Perppu JPH tidak relevan, karena pemerintah saat ini juga menjalankan semua persiapan untuk implementasi aturan tersebut.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın