Politik, Repertoar, Berita analisis, Nasional

Ketika Indonesia dinilai masih melanggengkan impunitas

Lembaga pemantau HAM Indonesia mencatat, di era pemerintahan presiden Joko Widodo sejak 2014 hingga saat ini, terjadi 706 kasus penyiksaan atau sekitar 100 kasus per tahun

Adi Marseila, El Dharmawan, Indra Wijaya   | 28.06.2021
Ketika Indonesia dinilai masih melanggengkan impunitas Ilustrasi (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA, Indonesia 

Shihab, bukan nama sebenarnya, 24 tahun, mengalami pengalaman menyeramkan saat menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan pada hari buruh 1 Mei 2019 lalu.

Waktu itu, jelang tengah hari, Shihab melintas di Jalan Ganesha menuju ke Jalan Dago, Bandung, Jawa Barat.

Sesampainya di Dago, tiba-tiba ada ratusan peserta aksi buruh berlarian ke arahnya. Shihab yang belum tahu kondisi, langsung ikut berlari menuruni Jalan Dago dan berbelok ke Jalan Hasanudin.

Dia diam di situ mempelajari kondisi bersama kawannya. “Sekitar 10 menitan, sudah banyak polisi di Jalan Dago, mereka kemudian menghampiri,” kata Shihab yang tengah menanti jadwal wisudanya kepada Anadolu, Kamis, 24 Juni 2021.

Merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa, Shihab bangun dari duduknya untuk berpindah tempat.

Tanpa ada peringatan atau aba-aba, polisi langsung memukulinya. Shihab tidak punya kesempatan membela diri. Entah berapa pukulan mendarat di badan, punggung, kepala, dan kakinya.

“Pakai pentungan kang, kita mau ngomong juga dipukuli terus,” tutur Shihab yang kemudian digiring dan diminta tiarap di jalanan.

Penyiksaan tanpa alasan itu berlanjut. Saat wajahnya menghadap aspal, ada tendangan yang mendarat ke bibirnya.

“Saya lihat yang lain kena pukul pakai rantai dompet, berkali-kali ke bagian punggung. Kebetulan saya tidak kena sabet,” terang Shihab.

Dari sana rombongan pemuda yang mayoritas berpakaian serba hitam itu diangkut ke Kepolisian Resor Kota Besar Bandung di ujung Jalan Jawa.

Shihab hanya ingat bau darah bercampur keringat soal pengalamannya saat diangkut ke kantor polisi.

“Begitu sampai disuruh buka baju, sisa celana dalam,” imbuhnya.

Dia termasuk yang beruntung karena hanya diminta berjalan jongkok. Karena ada juga kelompok yang disuruh berguling-guling setelah membuka baju.

Saat itu, Shihab melihat ada orang-orang yang memiliki tanda di punggungnya. Tanda itu berupa semprotan cat kaleng.

“Ada juga yang disemprot di muka, ada juga di mulutnya. Itu disemprotnya sebelum di kantor polisi,” tutur Shihab.

Polisi mendata dan mencukur gundul mereka yang hanya mengenakan celana dalam itu.

“Kalau lihat mayoritas itu pelajar,” kata Shihab yang kemudian dibawa ke Satuan Brimob Kepolisian Daerah Jawa Barat di Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Polisi mengumpulkan mereka di sebuah ruangan besar.

“Ga boleh duduk bersila,” ujar Shihab yang kemudian diantarkan kembali ke kantor polisi di Jalan Jawa beserta ratusan orang lainnya menjelang pukul enam pagi.

“Ada yang turun di tengah jalan juga seperti di Cibiru, Cicaheum,” kata Shihab yang beberapa hari kemudian melaporkan penganiayaan atas dirinya ke Aliansi Persatuan Penegak Demokrasi di Bandung.

Shihab senang karena ada media yang mau mengangkat pengalaman buruknya. Bagi dia, cerita ini perlu disampaikan.

“Aparat itu kalau mau mengawal isu demokrasi ya kawal saja, tidak perlu represif,” kata Shihab yang tidak pernah mendapatkan keadilan atas penganiayaan atas dirinya.

-Pola penganiayaan berulang

Koordinator Badan Pekerja Kontras, Fatia Maulidiyanti menyatakan, isu penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai di Indonesia.

Penyebabnya, kata Fatia, tidak ada pengawasan yang ketat dan menyasar pada akar masalah. “Juga ada pembiaran oleh atasan (aparat keamanan) terhadap beberapa tindakan penyiksaan,” ujar dia, saat peluncuran Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dalam channel Youtube Kontras pada Jumat, 25 Juni 2021.

Secara konseptual, perlindungan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara khususnya pemerintah. Konstitusi menyatakan, hak untuk tidak disiksa masuk dalam klasifikasi hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Tengok saja kesaksian para korban pelanggaran hak asasi manusia dalam buku ‘Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh, 1989-2005’ yang diterbitkan Koalisi Masyarakat Sipil Hak Asasi Manusia Aceh pada 2011 lalu.

MD, misalnya, penyintas yang disiksa agar mengaku sebagai komandan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pusong.

Dia berurusan dengan tentara karena membawa seorang anak berusia 15 tahun yang terkena serpihan peluru dari pusat Kota Lhokseumawe ke rumah sakit di dekat markas Komando Resor Militer Lilawangsa, 3 Januari 1999 silam.

Sebelumnya, tentara menembaki massa aksi yang berunjukrasa di pusat kota. Tercatat ada tiga orang meninggal dan puluhan orang lainnya luka-luka.

Bukannya membantu MD, tentara malah menuduhnya sebagai mata-mata dari daerah Pusong.

Tentara membawanya ke gedung di sebelah markasnya. Dia dikeroyok tentara. Di salah satu pojokan ruangan itu sudah ada sedikitnya 10 mayat.

Selama di dalam gedung, tentara memukuli MD dengan beragam cara. Tangan kosong, popor senapan, kabel, dan lainnya. Penyiksaan berlanjut. Bagian bawah mata kirinya menjadi sasaran kekerasan dengan benda tajam. Dia pingsan setelah mendapat tendangan di tengkuknya.

Penyiksaan ini berulang. Dua kuku kakinya juga dicabut. Para tentara itu memaksa MD mengaku sebagai komandan Gerakan Aceh Merdeka dari Pusong. Siksaan itu berlangsung hingga hari ke-lima sejak dia membawa anak belasan tahun menuju rumah sakit.

“Ketika disiksa rasanya mau pipis, bergetar-getar tubuh saya, sakit sekali,” ujarnya sembari menambahkan penyiksaan itu berlangsung saat bulan puasa.

MD ingat tentara mengeluarkan dia dan 146 tahanan lainnya sembari ditutupi matanya. Jumlah itu diketahuinya saat proses berhitung. Dia lantas dibawa ke Kepolisian Resor Aceh Utara.

Tuduhannya terhadap MD bertambah. Dia dipaksa mengaku sebagai orang yang membagikan senjata untuk masyarakat saat berunjuk rasa ke kantor bupati.

“Mengaku saja biar cepat,” kata MD menirukan seruan petugas yang memeriksanya.

Polisi akhirnya melepaskan MD dengan label sebagai Komandan GAM daerah Pusong yang membagikan parang kepada pengunjuk rasa. Pria yang tidak dikenali istrinya saat pulang ke rumah ini wajib lapor ke polisi dalam jangka waktu tertentu.

Korban penyiksaan seperti MD ini banyak. Komisioner Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Muhammad Daud Beureuh menyatakan, lembaganya mencatat ada 5.200-an kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap masyarakat semasa konflik. Kasus itu tersebar pada 14 kabupaten dan kota di Aceh.

Para penyintas bersaksi, dipaksa mengaku dirinya sebagai orang yang terlibat GAM. Semuanya menyatakan hak kebebasan mereka dirampas sewenang-wenang karena ditangkap dan ditahan tanpa ada prosedur hukum yang sah.

“Mereka kehilangan usaha dan harta benda. Korban juga mengalami kesulitan ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan,” kata Daud saat ditemui Anadolu, Jumat, 25 Juni 2021.

Empat peristiwa yang mendominasi berdasarkan laporan para penyintas adalah penyiksaan, penghilangan secara paksa, pembunuhan, dan pemerkosaan.

“Karena hal itu juga, kita berharap korban mendapatkan pemenuhan hak atas reparasi dan peristiwa seperti itu tidak berulang,” tutur Daud.

MD mengaku dirinya mendapatkan bantuan senilai Rp10 juta dari pemerintah. Namun dia berharap pemerintah bisa menuntaskan hak-hak para korban dan menjamin kebutuhan keluarganya.

“Kalau bicara masalah dendam, tentu ada. Tapi Aceh saat ini sudah damai, mari jaga perdamaian itu,” tuturnya.

Kasus yang menimpa MD ini bahkan terjadi setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

- Impunitas jadi hambatan

Peneliti dari Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, Rozi Brilian menyatakan, praktik penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi terus terjadi karena ada ketimpangan pengetahuan soal hak asasi manusia di publik.

Masyarakat memandang penyiksaan dan kekerasan sebagai sebuah hal yang lumrah.

“Contoh ada video viral aparat memukuli begal dan masyarakat mendukung itu. Ini juga jadi salah satu faktor,” papar Rozi.

Parahnya lagi, kata Rozi, institusi TNI dan Polri cenderung menyelesaikan kasus penganiayaan lewat mekanisme non pidana. Hal ini sangat potensial melanggengkan terjadinya impunitas atau kekebalan hukum akibat sikap pembiaran dan perlindungan terhadap pelaku kekerasan dan pidana.

“Hukuman yang dijatuhkan kami lihat di tahap internal saja. Jadi berhenti di penegakan etik dan disiplin, tidak sampai ke penegakan pidana. Ini jadi problematik karena tidak memberi efek jera,” tegas Rozi.

Bicara soal impunitas, Ishak Bahar, 86 tahun punya cerita sendiri.

Anggota pasukan Tjakrabirawa berpangkat Sersan Satu ini harus mendekam di penjara selama 13 tahun. Sebelumnya, dia sempat mengantarkan Letnan Kolonel Untung, pimpinan Tjakrabirawa ke Lubang Buaya, Jakara pada akhir September 1965. Masa itu, Tjakrabirawa adalah satuan pengawal Presiden RI ke-1, Soekarno.

Ishak mengaku dirinya tidak tahu menahu soal Gerakan Satu Oktober yang jadi awal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia juga tidak paham ada apa di Lubang Buaya.

Saat kembali ke markas Tjakrabirawa, Ishak dan rekan-rekannya langsung dibawa ke penjara Cipinang. Dia dimasukkan ke dalam sel berukuran 5 x 10 meter bersama 24 orang lainnya.

Ishak menuturkan, dirinya terus menerus diperiksa selama 15 hari di Cipinang.

“Pada saat diperiksa ya dipukul, digebuk, dengan kursi, dengan apa saja. Biasa itu. Soalnya, saya memang tidak tahu menahu. Saya tidak tahu partai, saya tidak tahu partai. Partai itu apa?” kata Ishak kepada Anadolu yang menyambangi rumahnya di Kalikabong, Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis, 24 Juni 2021.

“Tuduhannya ajek (sama terus). Dianggap sebagai anggota PKI. Itu-itu saja tuduhannya. Dan saya juga menjawab, bahwa saya tidak tahu apa-apa. Saya militer, tidak tahu partai,” tutur Ishak yang pendengarannya sudah agak terganggu.

Dari Cipinang, Ishak pindah ke penjara Salemba. Dia tidak tahu kapan akan menjalani persidangan seperti Untung, atasannya. Teman-temannya sesama Tjakrabirawa juga tidak tahu sampai kapan mereka harus tinggal di penjara.

Saat itu penjara Salemba menampung setidaknya tiga ribu tahanan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 600 tahanan. Dampaknya, satu ruangan yang hanya muat satu orang harus diisi empat orang.

Ishak menuturkan, penyiksaan sudah tidak dialaminya saat di Salemba. Namun tetap saja sesekali mendapatkan pukulan. “Dipukul menggunakan kenut (tongkat),” imbuh pria yang mendaftar jadi tentara setelah elit Partai Masyumi mendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.

Tantangan di Salemba, kata Ishak, adalah makanan. Karena jumlahnya terbatas, sesama tahanan harus berebutan.

“Untuk makan, kadang hanya jagung. Caranya memberikan juga dengan disebar. Sehingga harus memunguti agar dapat makan. Minum juga seadanya, air putih. Makan sehari hanya dua kali saja,” ungkap pria yang bobotnya merosot dari 60 jadi 37 kilogram selama menjalani hidup di penjara.

Ishak dan tahanan lainnya baru merasakan nasi lagi pada 1972.

“Baru setelah lembaga dari PBB turun tangan ada perubahan menu makannya. Mulai tahun 1972, ada bantuan nasi. Sehingga ada perbaikan menu dalam penjara,” jelasnya.

Ishak akhirnya keluar penjara pada 1978. Dia melanjutkan kehidupannya sebagai petani di Purbalingga.

Ishak mengaku sudah memaafkan orang-orang serta negara yang mengakibatkannya menjalani hidup belasan tahun di penjara. Tanpa ada kejelasan dan proses pengadilan soal kesalahannya.

“Lha semua yang pernah menyiksa saya, kemudian teman saya sudah pada mati semua. Sudahlah saya ingin melupakan dan sudah memaafkan,” ungkap Ishak.

-91 kasus penyiksaan setiap tahun

Berdasarkan catatan Kontras, penyiksaan, penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, serta merendahkan martabat manusia di Indonesia setiap tahun tidak juga berkurang.

Kontras memantau pemberitaan media, pendampingan hukum, serta dokumen lainnya guna menyusun laporan tahunan tersebut.

Sejak Juni 2011 hingga Juni 2021, tercatat ada 911 kasus penyiksaan. Rata-rata setiap tahun terjadi 91 kasus penyiksaan.

“Angka-angka tersebut tentu saja tidak menutup kemungkinan jumlah kasus riil yang lebih besar, sebab peliputan kasus penyiksaan ini mengalami penurunan. Kalah dengan isu lain yang menarik perhatian masyarakat, seperti pandemi, bencana alam, korupsi, kecelakaan transportasi,” imbuh Rozi.

Dalam era pemerintahan Joko Widodo periode 2014 hingga saat ini, tercatat ada 706 kasus penyiksaan. Jika dirata-rata, setiap tahunnya ada 100 kasus penyiksaan.

Ketiadaan mekanisme yang akuntabel itu berdampak pada kasus penyiksaan dengan motif, aktor, metode, serta lokasi penyiksaan yang cenderung sama.

“Ini menunjukkan tidak ada upaya perbaikan yang serius oleh negara,” tutur Rozi sembari menambahkan penyiksaan oleh aktor kejaksaan tercatat paling banyak di Aceh terkait hukuman cambuk.

Selain itu, sambung Rozi, impunitas cenderung menguat karena banyak kasus penyiksaan yang diselesaikan secara kekeluargaan.

“Beberapa kami temukan keluarga korban diintimidasi agar tidak mau melakukan pelaporan atas penyiksaan. Dipaksa untuk berdamai,” terang Rozi

Pemerintah bisa memulai langkahnya memperbaiki kondisi tersebut dengan meratifikasi protokol Optional Protocal Convention Against Tortutre (OPCAT) atau Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Dia menilai hingga saat ini belum ada tanda-tanda ke arah sana. Apalagi norma yang mengatur hak untuk bebas dari penyiksaan, sanksi bagi pelaku penyiksaan, dan kompensasi yang bisa didapatkan oleh korban penyiksaan.

“Ratifikasi OPCAT itu satu dari bagian solusi yang kami rekomendasikan. Sifatnya preventif,” imbuh Rozi.

Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) saat ini melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Namun keberadaan lembaga ini sangat memerlukan ratifikasi OPCAT.

Rozi berharap, KuPP bisa proaktif melakukan investigasi kasus-kasus penyiksaan, bukan hanya sebagai penerima pengaduan.

“Mereka bisa edukasi aparat, pengawasan langsung ke ruang tahanan yang rawan penyiksaan. Tapi yang perlu dievaluasi bersama adalah mendesak reformasi secara menyeluruh, termasuk pendidikan aparat penegak hukum,” tutur Rozi.

Kontras juga merekomendasikan adanya keterbukaan pada institusi TNI, Polri, serta lembaga pemasyarakatan untuk evaluasi menyeluruh dengan melibatkan pengawasan eksternal. Setiap anggota institusi yang terlibat kasus penyiksaan harus diproses secara adil dan sesuai mekanisme hukum yang transparan.

Data kasus yang dicatat Kontras dalam rentang Juni-Mei

2011-2012 : 47 kasus

2012 -2013: 100 kasus

2013 - 2014 : 58 kasus

2014 -2015: 64 kasus

2015 -2016: 134 kasus

2016 - 2017: 163 kasus

2017 - 2018: 130 kasus

2018 -2019 : 72 kasus

2019 - 2020: 63 kasus

2020 - 2021 : 80 kasus

* Adi Marsiela, El Dharmawan, dan Indra Wijaya berkontribusi dalam laporan ini

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın