Perdana Menteri sementara Malaysia Mahathir Mohamad (tengah) mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan Perencanaan Ekonomi Baru di kantornya di Putrajaya, Malaysia pada 27 Februari 2020. (Syaiful Redzuan – Anadolu Agency)
Jakarta Raya
Pizaro Gozali Idrus
KUALA LUMPUR, Malaysia
Situasi politik Malaysia berubah drastis dengan mundurnya Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada 24 Februari lalu.
Politisi senior berusia 94 tahun ini resmi menanggalkan jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Yang Di-Pertuan Agong sebagai Raja Malaysia.
Keputusan mendadak Mahathir ini diikuti oleh runtuhnya pemerintahan Pakatan Harapan yang baru berumur dua tahun, sejak kemenangan pemilu pada 2018.
Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang didirikan Mahathir sepakat menarik diri dari pemerintahan Pakatan Harapan.
Langkah PPBM juga diikuti oleh 11 anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Azmin Ali.
PKR pun segera mengambil langkah cepat memecat Azmin Ali, yang merupakan wakil presiden partai, bersama 10 anggota lainnya, termasuk Menteri Perumahan dan Pemerintahan Lokal Zuraida binti Kamaruddin dan Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah.
Mereka dicap pengkhianat karena tidak menyetujui suksesi Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri Malaysia.
Sebelumnya, Mahathir berjanji hanya akan berkuasa selama dua tahun dan menyerahkan tampuk perdana menteri kepada Anwar Ibrahim, sebagaimana kesepakatan yang disetujui Pakatan Harapan saat pemerintahan terbentuk.
Namun janji tinggal janji. Anwar hanya bisa gigit jari setelah semua kesepakatan itu tak sesuai kenyataan.
“Saya dikhianati,” kata Anwar.
Alasan Mahathir mundur
Pengamat politik Malaysia Azmi Hasan menilai kesepakatan di antara koalisi PH memang masih meninggalkan celah.
Celah itu antara lain tidak ada waktu pasti kapan suksesi itu harus dilaksanakan.
“Tun Mahathir menyampaikan akan memberikan jabatan ke Anwar, tapi dia tidak menyebut tanggalnya,” kata Azmi yang merupakan analis dari Universitas Teknologi Malaysia kepada Anadolu Agency pada Jumat.
Kondisi inilah, kata Azmi, yang membuat para pimpinan Pakatan Harapan menggelar rapat untuk mendesak Mahathir memberikan tanggal pasti peralihan kekuasaan. Desakan ini sontak membuat Mahathir murka.
“Inilah kunci di balik kenapa ini semua terjadi,” ujar Azmi.
Analisa ini memang berbeda dengan pernyataan Mahathir yang mengaku mundur karena tidak bekerja sama dengan United Malays National Organisation (UMNO), bekas partainya, yang ingin masuk ke dalam pemerintahan.
Azmi menganalisis alasan Mahathir tak memberikan jalan kuasa karena tak sepenuhnya menyetujui Anwar sebagai perdana menteri, salah satunya terkait gesekan etnis Melayu dan Cina.
Azmi mengatakan kekuasaan Anwar selama ini banyak didukung oleh Democratic Action Party (DAP), sebagai partai kelompok Cina dan pendukung utama PH.
Dukungan tersebut, kata Azmi, menimbulkan persepsi Anwar berhutang budi dengan DAP dan akan membayarnya jika berkuasa.
Situasi ini menimbulkan ketegangan karena kebanyakan warga Melayu melihat DAP sebagai partai chauvinis China, kata Azmi.
“Kalau kita lihat dalam dua tahun pemerintahan Pakatan Harapan, DAP mengawal segala-segalanya,” ujar Azmi.
Namun nasi sudah menjadi bubur. Suksesi yang selama ini dikemukakan Mahathir pupus. Bagaimanapun tongkat pemerintahan Malaysia harus tetap berjalan di tengah kekacauan.
Untuk mengatasi kekosongan pemerintahan, Yang Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, penguasa tertinggi di Malaysia, menunjuk Mahathir sebagai perdana menteri sementara.
Agong telah memanggil 222 anggota parlemen pada 25-26 Februari guna melihat siapa pemilik suara mayoritas di parlemen untuk menentukan perdana menteri berikutnya.
Diketahui bahwa sesuai pasal 43 ayat 2a Konstitusi Federal, Raja Malaysia berwenang menunjuk Perdana Menteri dari anggota Dewan Rakyat, yang dinilai mampu memimpin kepercayaan mayoritas.
Namun dari hasil wawancara Agong, tidak ada satu pun pihak yang memiliki suara mayoritas mutlak di parlemen.
Kondisi ini membuat Agong menyerahkan kepada parlemen untuk memilih perdana menteri baru pada 2 Maret mendatang.
“Karena tidak ada suara mayoritas, Agong meminta pemilihan perdana menteri merupakan hak Dewan Rakyat,” ucap Mahathir.
Berebut suara parlemen
Kini masing-masing partai terus melakukan konsolidasi untuk menentukan perdana menteri baru. Setidaknya seorang perdana menteri harus meraih 50 persen kursi parlemen atau 112 dari total 222 suara.
PPBM pada Kamis malam mengatakan sepenuhnya mendukung nama Muhyiddin Yassin untuk duduk sebagai perdana menteri berikutnya.
Muhyiddin merupakan mantan Menteri Dalam Negeri dan presiden PPBM.
Para pemimpin PPBM pada Kamis malam telah berkumpul di kediaman Muhyiddin di Bukit Damansara setelah pertemuannya dengan perdana menteri sementara Mahathir Mohamad yang diangkat kembali sebagai ketua partai.
"Ya, (kami) mendukung pencalonan yang ditetapkan oleh Mahathir untuknya (Muhyiddin) sebagai PM ke-8," kata anggota parlemen PPBM Redzuan Mohd Yusof usai pertemuan.
Sementara koalisi PH telah bulat mendukung Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri.
Anwar mengatakan PH telah mengundang perdana menteri sementara Mahathir Mohamad untuk menghadiri pertemuan dewan presiden PH pada 25 Februari lalu, tetapi Mahathir menolak.
"Karena itu dewan presiden kemarin memutuskan bahwa kandidat perdana menteri adalah Anwar Ibrahim," kata Anwar membacakan pernyataan koalisi di markas PKR di Petaling Jaya yang turut dihadiri Ketua Partai Amanah Mohamad Sabu dan Sekjen Democratic Action Party (DAP) Lim Guan Eng pada 26 Februari atau Rabu lalu.
Mencermati dinamika ini, kini masing-masing calon akan berebut kue dukungan parlemen yang tersebar di banyak partai dan kubu.
Hingga Kamis, komposisi parlemen Malaysia antara lain PPBM (16 kursi), Blok Azmin Ali (11), Partai Warisan Sabah (9), PKR (39), DAP (42), Partai Amanah (11), Barisan Nasional (39), PAS (18), Gabungan Partai Serawak (19), dan lain-lain (4).
Azmi mengatakan jika Bersatu mencalonkan Muhyiddin Yasin, tak menutup kemungkinan PAS dan UMNO akan bergabung.
Kedua partai itu sebelumnya telah menarik dukungannya kepada Mahathir dan meminta digelarnya pemilu ulang.
UMNO dan PAS juga terkenal sebagai rival politik DAP yang tak dapat bersatu karena pertarungan sentimen Melayu dan Cina.
“UMNO tidak mau berkoalisi dengan DAP,” ujar Azmi.
Selain itu, kata Azmi, naiknya nama Muhyiddin berpeluang membuat Partai Warisan Sabah dan Gabungan Partai Serawak merapat ke PPBM.
Presiden Parti Warisan Sabah Mohd Shafie Apdal sendiri termasuk berada dalam rombongan yang mengunjungi kediaman Muhyiddin Yassin Kamis malam.
Meskipun tidak menjelaskan maksud kedatangannya, Mohd Shafie mengatakan Warisan tetap dalam pendiriannya mendukung Mahathir sebagai Perdana Menteri.
"Yes, of course (dukung Mahathir)," kata dia.
