Pizaro Gozali İdrus
26 November 2019•Update: 27 November 2019
JAKARTA
Thailand memastikan tidak akan membatalkan wajib militer dalam waktu dekat karena sukarelawan yang mendaftar untuk dinas militer masih belum mencukupi, kata Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwon pada Senin.
Jenderal Prawit mengatakan wajib militer dimaksudkan untuk menutupi kekurangan para personel dan wajib militer hanya mewakili sebagian kecil dari semua prajurit baru.
"Jika wajib militer dihapuskan dan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Thailand, tidak akan ada cukup prajurit untuk membela negara," kata Jenderal Prawit seperti dilansir Bangkok Post.
"Siapa yang akan bertanggung jawab atas kejadian itu?" tanya dia.
Wakil perdana menteri, yang bertanggung jawab atas keamanan nasional itu, mengatakan bahkan jika pemerintah setuju mengakhiri wajib militer, anggota parlemen masih perlu duduk dan mengamendemen sejumlah undang-undang.
"Opini publik juga harus jadi bahan pertimbangan jika wajib militer dihapuskan," kata Jenderal Prawit.
Draf militer Thailand kini dalam pengawasan setelah pemimpin Future Forward Party (FFP), Thanathorn Juangroonruangkit, memimpin kampanye jalanan di pekan lalu untuk menghapus wajib militer.
Thanathorn, yang memimpin kampanye beberapa jam setelah Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi diirinya sebagai anggota parlemen atas kasus kepemilikan media, mengatakan militer memerlukan reformasi radikal untuk mencegah kudeta di masa mendatang.
Namun demikian, Jenderal Prawit menegaskan militer tak berencana melakukan kampanye untuk melawan gerakan anti-wajib militer yang muncul.
"Orang-orang mengakui bahwa kewajiban laki-laki Thailand adalah melayani negara mereka," kata dia.
