JAKARTA 

Pemerintah Malaysia mengatakan bahwa menggulirkan mosi tidak percaya bukan menjadi prioritas bagi negara karena sejauh ini Perdana Menteri Muhyiddin Yasin masih mendapatkan dukungan.

Takiyuddin Hassan, Menteri di Kantor Perdana Menteri Malaysia, mengatakan anggota parlemen memang dapat mengajukan mosi tidak percaya.

Namun, Pasal 15 (1) Standing Order menyatakan urusan pemerintah harus diprioritaskan daripada kepentingan lain selama sidang parlemen.

“Karena tidak ada tanda-tanda Anggota Parlemen Pagoh (Muhyiddin Yassin, red) telah kehilangan dukungan, (dan bahwa) pemerintah meyakini bahwa mosi tidak percaya maupun percaya adalah gerakan khusus dan (harus) berdasarkan kebutuhan masyarakat, saya yakin Parlemen mengetahui bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang harus diutamakan,” kata Takiyuddin dalam sidang parlemen pada Kamis.

Takiyuddin menjelaskan Muhyiddin tetap menjadi perdana menteri Malaysia yang sah saat diangkat Yang Di-Pertuan Agong pada Maret lalu setelah mendapatkan dukungan 114 dari 222 anggota parlemen.

Takiyuddin juga mencatat pemimpin oposisi Anwar Ibrahim telah mengklaim meraih suara mayoritas pada September lalu untuk menggeser Muhyiddin.

Namun, Raja Malaysia telah mengeluarkan pernyataan bahwa Anwar Ibrahim hanya menyebut jumlah anggota parlemen yang mendukungnya tanpa merinci namanya satu persatu.

Takiyuddin menyampaikan oposisi sebelumnya menyatakan jika anggaran nasional 2021 tidak disahkan, maka hal itu menjadi cerminan perdana menteri telah kehilangan dukungan mayoritas.

“Namun anggaran itu disahkan pada 26 November dengan pemungutan suara, dengan sedikit ketidaksepakatan dari anggota parlemen,” kata Takiyuddin yang mengurusi bidang Undang-Undang dan Parlemen di kantor perdana menteri.

Oleh karena itu, kata Takiyuddin, tidak ada keperluan yang mendesak saat ini untuk menggelar mosi tidak percaya pada Muhyiddin Yassin.