Erric Permana
26 Oktober 2020•Update: 26 Oktober 2020
JAKARTA
Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri-menterinya melibatkan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, dan Muhammadiyah meyakinkan manfaat dan kehalalan vaksin Covid-19.
"Terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin," kata Jokowi dalam rapat terbatas pada Senin.
Jokowi -- sapaan akrab Joko Widodo -- juga meminta menterinya untuk memastikan keamanan dan kefekftifan dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19.
Dia mengatakan keamanan vaksin harus dipastikan telah melalui tahapan uji klinis yang benar.
"Karena kalau kita ada satu saja yang bermasalah, nanti bisa akan menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini," jelas dia.
Dia menyatakan aspek keamanan dan efektivitas menjadi konsen utama masyarakat, pakar dan peneliti.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan tahapan harus melalui kaidah ilmu pengetahuan dan standar kesehatan.
"Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah scientific, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa," kata Jokowi.
Jokowi tidak ingin pemerintah terkesan terburu-buru tanpa mengikuti tahapan ilmiah yang ada.
"Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya. meskipun kita ingin dipercepat tetapi sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan," jelas dia.
"Saya perlu menegaskan lagi bahwa yang dilakukan pemerintah adalah sebuah langkah gerak cepat. Memang kita ingin langkah gerak cepat. Tetapi penuh dengan perencanaan yang matang dan persiapan yang matang," tambah dia.
Hal lain yang harus diperhatikan kata dia yakni mengenai akses masyarakat terhadap vaksin.
Proses vaksinasi secara bertahap juga harus dijelaskan kepada masyarakat nantinya.
"Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang mana yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal. Kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan. Mengapa mereka mendapatkan prioritas," ujar Jokowi.
Selain itu juga masalah yang berkaitan dengan vaksinasi mandiri juga harus dikalkulasi dan dihitung dengan cermat mengenai biaya vaksin.
"Disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal dan saya minta harganya bisa terjangkau," kata dia.
Strategi komunikasi publik juga harus disiapkan dengan baik.
"Dijelaskan secara komprehensif kepada publik mengenai manfaat vaksin dan peta Jalan pelaksanaan vaksinasi, sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoax dari berbagai platform di media yang ada," tambah dia.
Mengenai pelaksanaan vaksinasi, Jokowi meminta tahapan waktu pelaksanaan segera diselesaikan.
"Dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan perwilayah. Daerah ini kapan, yang detail. Saya minta detail sekali," pungkas dia.
