JAKARTA 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan payung hukum dan produk strategis sistem pertahanan negara Indonesia berusia lebih dari 50 tahun.

Menurut dia, payung hukum pertahanan Indonesia merupakan produk yang dibuat tahun 1960 hingga 1970.

Dia mengusulkan agar produk strategis dan juga payung hukum sistem pertahanan tersebut disesuaikan dengan abad ke-21 dan masa yang akan datang.

"Bisa saya katakan aktual dengan kondisi abad ke-21 dan menampung dan menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi," jelas Prabowo dalam Konferensi Nasional Sishankamrata pada Jumat.

Indonesia yang menganut sistem pertahanan negara berupa Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), kata Prabowo, perlu memiliki payung hukum yang menjadi pegangan para pelaksana pertahanan negara.

"Kami menyarankan kepada pimpinan nasional melalui Menko Polhukam, atas saran dari pelaku-pelaku konferensi nasional, setelah produk strategis ini dipelajari dan disarankan, dapat diolah menjadi undang-undang bagi negara kita," kata Prabowo.

Sebelumnya, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) melaksanakan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad Ke- 21.

Konferensi nasional ini menghadirkan pembicara dari lintas institusi, seperti perwakilan dari Kemenhan RI, Mabes TNI, Mabes Angkatan, Mabes Polri, Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya.

Konferensi ini nantinya akan menghasilkan dokumen strategis Sishankamrata Abad ke-21.

Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman untuk mensosialisasikan lebih luas lagi kepada semua instansi terkait untuk dijadikan salah satu acuan dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara.

Sishankamrata merupakan doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu.