JAKARTA 

Pemerintah mengakui komunikasi publik terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sangat buruk.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo bahkan menegur menteri-menterinya untuk segera melakukan perbaikan.

"Kami diberitahu oleh Presiden Joko Widodo bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek," kata Moeldoko dalam konferensi persnya pada Rabu sore.

Moeldoko pun menyatakan komunikasi publik dibutuhkan karena saat ini pemerintah menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks.

"Tapi itu bukan alasan untuk tidak berkomunikasi dengan baik," tambah dia.

Presiden pun kata dia, saat ini tengah melakukan komunikasi dengan sejumlah kelompok.

"[Komunikasi] akan terus dan tidak berhenti dan akan terus berjalan," tambah dia.

Usai disahkan oleh DPR, buruh, mahasiswa dan kalangan masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi.

Omnibus Law UU Cipta Kerja saat ini berada di tangan Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani untuk segera diundangkan.

Pada Rabu, Presiden telah melakukan sejumlah pertemuan tertutup di antaranya Forum Rektor Indonesia.

Forum Rektor Indonesia pun menyatakan siap mengkaji beleid baru itu.

Selain Forum Rektor Indonesia, Presiden juga bertemu dengan PP Muhammadiyah untuk membahas Omnibus Law Cipta Kerja.