Juru Bicara Presiden: Perppu KPK tidak diperlukan lagi

JAKARTA

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Perppu KPK tidak dibutuhkan lagi lantaran UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK masih berlaku setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi mengenai beleid kontroversial tersebut.

"Tidak ada dong, Perppu tidak diperlukan lagi," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat.

Mengenai adanya rencana untuk uji materi kembali di Mahkamah Konstitusi, dia mengimbau agar pihak yang mengajukan melakukan persiapan sebaik-baiknya.

"Bawa ahli yang terbaik," tambah dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi atau judical review terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diajukan sejumlah mahasiswa.

MK beralasan ada kesalahan objek dalam gugatan tersebut.

“Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena error in objectum. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang putusan pada Kamis.

Gugatan ini diajukan oleh Zico Leonard dan 18 mahasiswa lainnya pada 18 September 2019 atau satu hari setelah revisi UU KPK disahkan.

Namun gugatan uji materi itu diajukan saat revisi UU KPK belum diundangkan atau diberi nomor.

Penggugat saat itu mengajukan revisi UU KPK secara formil dan materil.