Politik, Nasional, Regional

Indonesia prihatin ketegangan di Laut China Selatan meningkat

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi meminta semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut

Erric Permana   | 16.07.2020
Indonesia prihatin ketegangan di Laut China Selatan meningkat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Indonesia prihatin dengan ketegangan di Laut China Selatan yang terus meningkat.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi meminta semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

"Laut China Selatan yang stabil dan damai adalah harapan setiap negara," kata Retno Marsudi, melalui konferensi pers virtualnya pada Kamis.

Menurut dia, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 merupakan kunci dalam menyelesaikan ketegangan tersebut.

"Posisi Indonesia pada hak kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif ZEE kami juga sangat jelas dan konsisten, sesuai dengan UNCLOS 1982," tambah dia.

Indonesia menggarisbawahi pentingnya bagi semua negara untuk berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Sebelumnya, Amerika Serikat, pada Senin, menolak hampir semua klaim maritim China di Laut China Selatan, menyebutnya tidak sah.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengecam China dalam mengumumkan perubahan kebijakan Washington, dengan mengatakan bahwa klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan benar-benar melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikannya.

"Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.

"Kami mendukung komunitas internasional dalam membela kebebasan laut dan menghormati kedaulatan serta menolak setiap dorongan untuk memaksakan pembenarannya di Laut China Selatan atau wilayah yang lebih luas," lanjut dia.

Pengumuman tersebut mempertegas langkah keras dari kebijakan pemerintahan Trump sebelumnya bahwa sengketa maritim antara China dan negara-negara di Asia Tenggara diselesaikan melalui arbitrasi PBB, tidak diposisikan pada sengketa individual.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah China menilai pernyataan AS merusak stabilitas Laut China Selatan.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.