Erric Permana
JAKARTA
Pada 17 April 2019 nanti masyarakat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi, Pemilihan Umum 2019.
Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar Pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara serentak.
Sebanyak 20 partai politik, 2 calon presiden dan calon wakil presiden yakni calon petahana Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan rival lamanya Prabowo Subianto - Sandiaga Uno serta hampir 8.000 ribu caleg yang mengikuti Pemilu mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap mencapai 192 juta.
Namun, sejumlah lembaga survei memperkirakan angka mereka yang memilih untuk tidak memilih atau Golongan Putih (Golput) bakal meningkat pada Pemilu tahun ini.
Salah satu pemicunya masyarakat tergiur untuk berwisata karena libur panjang.
Sebab, hari dilaksanakannya pemilu pada Rabu 17 April nanti berdekatan dengan libur nasional pada 19 April 2019 yang jatuh pada hari Jumat dan libur akhir pekan pada Sabtu dan Minggu.
Lingkar Survei Indonesia (LSI) milik Denny JA memperkirakan libur panjang akan mempengaruhi angka golput.
Peneliti LSI Ardian Sopa memperkirakan angka golput pada 2019 diperkirakan mencapai 25 - 35 persen karena sejumlah faktor, di antaranya minim informasi, kejenuhan pemilih dan juga hari pencoblosan yang bersamaan dengan libur panjang.
"Memang ini kan hari kejepit nasional kan, hari Rabu pemilihan, Jumat Agung hari Jumat, mungkin ada yang berlibur kemudian mungkin takut karena resistensi ada yang beberapa pergi ke luar negeri," ujar Ardian Sopa.
Melihat dari trennya kata dia, angka golput semakin tinggi.
Dalam data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tiga kali pemilu terakhir angka golput mencapai 23 persen hingga 30 persen.
Pada Pemilu 2004 kata dia angka golput mencapai 23 persen, pada 2009 angka golput terus meningkat mencapai 27 persen, sementara pada 2014 angka golput mencapai 30,42 persen.
Angka golput yang tinggi itu juga diperkuat karena faktor lain yakni minimnya informasi mengenai penyelenggaraan pemilu kata Sopa.
Berdasarkan survei yang dilakukan sejak 18 - 25 Februari 2019 angka golput meningkat akibat minimnya informasi pelaksanaan Pemilu.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mencatat hanya 50 persen masyarakat yang mengetahui hari pencoblosan dilakukan pada 17 April 2019.
"Kalau dari Pilpres sendiri pertama animonya sendiri lebih kecil dari 2014 dan pertama yang bertarung ini muka lama ada kejenuhan dari pemilih ini kan orang yang pernah bertarung," ujar Ardian Sopa di kantornya kepada Anadolu Agency.
Libur panjang yang menyebabkan golput juga diungkap Lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Peneliti CSIC Arya Fernandez mengatakan ada sekitar 7 persen dari total populasi masyarakat Indonesia atau sekitar 13 juta orang memilih untuk berlibur dibandingkan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sementara 93 persennya menyatakan tidak akan melaksanakan liburan pada hari H Pemilu nanti.
Ini lantaran pada 17 April nanti berdekatan dengan libur nasional yang akan jatuh pada 19 April 2019.
Arya mengatakan survei dilaksanakan pada 12-22 Maret 2019 terhadap 1960 responden secara acak di 34 provinsi di Indonesia.
Arya pun mengimbau kedua tim pasangan calon yang akan bertarung pada Pemilu 2019 mendatang untuk memobilisasi pemilih agar menggunakan hak pilihnya dan menekan angka golput.
Pengamat Politik Yunarto Wijaya juga memiliki pendapat yang sama. Libur panjang tersebut berpotensi menyebabkan tingginya angka golput.
Menurut dia, tingkat golput di wilayah perkotaan akan tinggi karena masyarakat memilih libur.
"Orang kota akan cukup berpengaruh itu yang kita sebut dengan golput teknis bukan karena sikap politik tapi memilih kegiatan lain entah kegiatan liburan, kegiatan rutinitas di rumah, ada potensi itu akan menambah tingkat golput di daerah kota," ujar Yunarto saat dihubungi Anadolu Agency.
Dia juga memperkirakan angka golput pada Pemilu 2019 mendatang akan mencapai 25-35 persen.
Momen tepat untuk berlibur
Arief Januar, seorang pekerja swasta berumur 25 tahun memilih mengorbankan hak pilihnya untuk berwisata ke Thailand bersama lima temannya.
Saat dihubungi Anadolu Agency, Arief memilih untuk tidak mencoblos. Alasannya karena rencana liburannya tersebut telah direncanakan sejak lama.
Menurut dia, libur panjang pemilu nanti merupakan momen langka yang sulit didapatkan untuk bisa berkumpul dengan teman-temannya.
"Bukan tidak peduli, ini mumpung semuanya bisa dan waktunya cocok, walaupun ada hal lain yang mesti dikorbankan," kata Arief.
Sementara itu, maskapai penerbangan di Indonesia juga mengakui arus penumpang pada saat libur Pemilu 17 April nanti diperkirakan meningkat.
Meski tidak memiliki angka pasti mengenai kenaikan tersebut, Corporate Communication Maskapai Penerbangan Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan rute penerbangan yang diminati para penumpang pada saat libur nanti di antaranya penerbangan ke Malaysia dan Thailand.
Sejumlah rute domestik kata dia juga diminati saat libur Pemilu nanti.
"Penerbangan menuju Medan, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya dan Lombok," kata Danang saat dihubungi Anadolu Agency.
Banyaknya masyarakat yang akan berlibur ke luar negeri pada hari pencoblosan dibenarkan oleh kepolisian.
Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Irjen Pol Sunanta menyebut meningkatnya jumlah masyarakat yang berlibur ke luar negeri itu didapatkan berdasarkan hasil pemantauannya terhadap permintaan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat mengajukan visa.
"kami sudah mendata ternyata ada sedikit kenaikan jumlah orang yang mau berangkat ke luar negeri bulan depan. Dan kita waspadai jangan sampai masyarakat tidak berangkat ke TPS," ujar Sunanta.
Rayuan untuk mencoblos
Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu sebelum melaksanakan liburan.
"Mau berlibur silakan, tapi mencoblos dulu. Jam delapan mencoblos kan bisa, jam sembilan menoblos, jam sepuluh langsung terbang." ujar Joko Widodo.
Dia mengingatkan kepada masyarakat agar jangan sampai golput.
"Libur silakan, tapi jangan sampai ada yang golput, jangan sampai ada yang tidak mencoblos di hari Rabu 17 April," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu memerlukan biaya yang besar sehingga sangat disayangkan jika masyarakat tidak memanfaatkannya.
"Karena pemilu ini, Pileg-Pilpres menghabiskan biaya triliunan rupiah. Sangat rugi besar jika kita tidak menggunakan hak pilih. ini menentukan arah negara ke depan," jelas dia.
Meski demikian, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin Erick Thohir mengatakan angka golput karena liburan tidak terlalu tinggi dan masih disebut aman.
Namun, dia tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
"Mohon maaf namanya liburan kan bisa ditunda sehari tetapi kemajuan bangsa Indonesia tidak bisa ditunda sehari dan kita harus bangun bersama," ujar Erick kepada Anadolu Agency.
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yakin libur panjang tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap angka golput.
Juru Bicara BPN Prabowo - Sandiaga Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan libur tersebut merupakan hal biasa bagi warga Indonesia.
"Persoalan cuti bersama dan libur panjang itu sudah hal rutin dan hal yang biasa," kata Suhendra saat dihubungi Anadolu Agency.
Senada dengan TKN, dia pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan mencoblos Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Dia juga optimistis angka golput tidak terlalu tinggi karena sebagian besar tertarik dengan program yang dimiliki oleh Prabowo - Sandiaga
Beragam cara tekan golput
Untuk menekan angka golput pemerintah dan penyelenggara pemilu telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada masyarakat untuk hadir saat pencoblosan 17 April nanti.
Dia pun mengaku akan menggerakkan aparat dari tingkat provinsi hingga desa untuk memastikan pemilu 2019 berjalan sukses.
Bahkan dia meminta penyelenggara pemilu dan juga menggandeng ratusan ribu ormas untuk mengajak masyarakat.
"Kami optimistis target KPU dan pemerintah bisa terwujud," kata Tjahjo.
Mendagri menyebut tingkat partisipasi pemilih dapat menentukan kualitas demokrasi ke depan.
Tidak hanya itu, untuk mencegah adanya ajakan masyarakat tidak memilih, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengancam akan memidanakan siapa pun yang mengajak masyarakat untuk golput.
Wiranto menilai pidana tersebut akan diterapkan karena mengancam hak dan kewajiban orang lain.
"Ada UU yang mengancam itu, Kalau UU terorisme gak bisa UU lain masih bisa ada UU ITE, UU KUHP bisa," jelas Wiranto.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut adanya kerusuhan. Sebab berdasarkan informasi yang didapatnya, banyak masyarakat yang akan bepergian ke luar negeri karena adanya isu kerusuhan di dalam negeri.
Tidak hanya pemerintah, Ulama pun ikut mengeluarkan cara untuk menekan golput.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan fatwa haram untuk golput.
Hal ini disampaikan Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan.
"Intinya sebenarnya kewajiban [masyarakat] memilih pemimpin. Namun, mafhum mukholafahnya ditonjolkan haram golput," kata Amirsyah kepada Anadolu Agency.
Dia menyatakan masyarakat wajib memilih untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini.
"Itu kan sebuah keharusan dalam alam demokrasi di mana Indonesia negara demokrasi terbesar di dunia Islam," tambah dia.
news_share_descriptionsubscription_contact
