Gandeng TNI, BPIP pastikan tak ada muatan politis

Erric Permana

JAKARTA

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mensosialisasikan Pancasila di seluruh wilayah pelosok di Indonesia.

Kepala BPIP Yudi Latief mengatakan dengan adanya kerja sama dengan TNI maka BPIP bisa menugaskan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mensosialisasikan Pancasila.

"Kita bisa bersama dengan TNI untuk memfungsikan Babinsa untuk usaha bela ideologi Pancasila di tingkat bawah. Jadi ke depan misalnya kita buat MoU dengan TNI untuk membuat training of trainers untuk Babinsa," ujar Yudi di Kantor Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Jakarta, Rabu.

Selain itu, BNIP juga bisa menggunakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI untuk menelusuri wilayah pelosok di daerah.

"Kita kumpulkan di satu kapal laut lalu kita ekspedisi, kemudian di pulau tertentu kita bikin jambore budaya. Itu menumbuhkan rasa cinta tanah air," jelas dia.

Meski demikian, Yudi membantah jika pelibatan Babinsa di daerah ini bermuatan agenda politik meski kini sudah mendekati Pemilu 2019.

Dia mengklaim BPIP akan tetap mensosialisasikan Pancasila sebagai dasar negara, siapa pun presiden yang akan menjabat.

"Siapa pun Presiden nanti, badan ini sudah akan ada. Tadi sudah ke MPR, dan MPR sepakat. Pada dasarnya badan ini justru rekomendasinya dari MPR," jelas Yudi.

Penjelasan sama juga diberikan oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI M Sabrar Fadhillah di tempat yang sama. Babinsa, ujar Sabrar, hanya akan memberikan sosialisasi mengenai Pancasila.

"Negara kita negara Pancasila. Tadi sudah dijelaskan badan ini tidak mengikuti skema perpolitikan siapa pun presidennya," ujar Sabrar.

BPIP adalah lembaga setingkat kementerian yang dulunya disebut sebagai Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Keputusan Presiden Joko Widodo menyetarakan unit tersebut menjadi setingkat kementerian supaya BPIP berjalan lebih optimal karena memiliki kewenangan mengoordinasikan dengan kementerian lain.