DPR minta BNPT maksimalkan deteksi dini sel teroris pasca-bom Medan

JAKARTA

Komisi III bidang Hukum DPR meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memaksimalkan deteksi dini terhadap rencana aksi teror.

Desakan itu muncul dalam rapat kerja antara Komisi III dengan BNPT di Gedung DPR pada Kamis terkait dua aksi teror yang terjadi dua bulan belakangan.

Kedua peristiwa itu yakni bom bunuh diri di Polrestabes Medan dan penusukan mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Wiranto.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir melontarkan rencana untuk mengevaluasi kinerja BNPT terkait deteksi dini setelah dua aksi teror itu.

“Ada celetukan kawan-kawan untuk mengevaluasi apakah BNPT ini masih bisa diandalkan untuk mendeteksi terorisme atau sudah waktunya dievaluasi,” kata Adies, di Jakarta, Kamis.

Adies menuturkan BNPT, Densus 88, dan Polri selama ini bisa dengan mudah mengidentifikasi pelaku teror dan jaringannya pasca-aksi teror.

Namun dia menyayangkan aksi teror tersebut tidak langsung diantisipasi sebelum terjadi.

“Berarti sebenarnya kan sudah terdeteksi, tapi tidak diantisipasi. Salah satu tugas BNPT adalah mengantisipasi dan mendeteksi dini,” tutur Adies.

Ada delapan aksi teror yang terjadi sepanjang 2019. Jumlah ini menurun 57 persen dibanding 2018 lalu dimana terjadi 19 aksi teror.

Dalam kasus Wiranto, BNPT mengklaim telah memberikan informasi intelijen kepada Densus 88 terkait jaringan teroris yang berpotensi beraksi di wilayah Pandeglang.

“Potensi untuk ancaman teror di Pandeglang dengan ancaman itu sudah kita berikan kepada Densus,” kata Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Budiono Sandi.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan salah satu tantangan dari deteksi dini ialah para sel teroris memiliki modus yang berubah-ubah dan cenderung bergerak lewat media sosial.

“Modus-modus baru harus kita waspadai, kalau mereka bunyi pasti kita ambil,” kata Suhardi.

Menurut dia, BNPT telah bekerja sama dengan lembaga dan kementerian lain untuk mencegah paparan paham radikal terorisme.

Salah satu rencana pemerintah yakni melibatkan 260 ribu penceramah di titik-titik prioritas untuk mencegah paparan paham terorisme.

Terkait bom bunuh diri Medan, BNPT saat ini masih bekerja sama dengan Densus 88 terkait penanganan 74 terduga teroris yang ditindak sejak peristiwa pada Rabu pekan lalu.

Polri menyatakan kasus bom Medan terkait dengan kelompok teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan paham Daesh.