Anak Indonesia minta pemerintah lebih aktif jamin hak-hak mereka

JAKARTA

Anak-anak Indonesia menyerukan agar pemerintah menjamin identitas legal, implementasi larangan perkawinan anak dan kelestarian lingkungan untuk bisa memenuhi hak-hak mereka.

Seruan mereka tercantum dalam 12 butir pernyataan anak yang dibacakan pada peringatan Hari Anak Sedunia di Kota Solo, Rabu.

Seruan lain adalah pentingnya keterwakilan anak pada semua tingkatan pengambilan keputusan dan kebijakan.

Kemudian meminta agar semua anak bisa menikmati air yang bersih dan aman, serta perlindungan untuk anak penyandang disabilitas, mereka yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, konflik dan bencana.

Mereka juga berkomitmen untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, dan berpikiran global, serta menjadi solusi masa depan.

“Hari Anak Sedunia” merupakan peringatan ke-30 adopsi Konvensi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990, banyak yang telah dicapai dalam hal pemenuhan hak-hak anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan banyak kemajuan pemenuhan hak anak di Indonesia.

Misalnya pengesahan UU Sistem Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak yang menciptakan kerangka landasan kuat bagi perlindungan anak.

Baru-baru ini, amandemen terhadap UU Perkawinan yang meningkatkan batas minimum usia perkawinan bagi anak perempuan dari 16 menjadi 19 tahun.

Menurut dia, semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan visi abadi semua hak asasi manusia untuk semua anak.

“Yaitu mengakhiri kemiskinan anak dan meningkatkan kelangsungan hidup anak, akses pendidikan, mengakhiri pengasingan sosial dan menjamin akses yang sama ke layanan-layanan penting,” ujar dia.

“Selain itu tidak lagi membungkam anak-anak dan membiarkan mereka berpartisipasi secara bermakna dalam keputusan yang menyangkut mereka.”

Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan pemenuhan hak yang belum merata ke seluruh wilayah.

Indonesia juga menghadapi peningkatan jumlah anak dengan kelebihan berat badan; kekerasan di sekolah, termasuk perundungan online (cyberbullying); dan permasalahan sanitasi.

Masih ada juga ancaman perkawinan usia anak meski sudah ada aturan pembatasan umur yang ketat.

“Konvensi Hak Anak adalah tonggak sejarah bagi anak, merupakan pengakuan tidak hanya sebagai penerima pasif pengasuhan dan perlindungan, tapi juga sebagai individu-individu dengan hak-hak yang harus dihormati,” jelas Perwakilan UNICEF Indonesia Debora Comini.

“Dalam menghadapi tantangan ke depan, sangat mendesak untuk mengakui hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan melibatkan mereka dalam menciptakan bersama solusi-solusi bagi masa depan yang lebih baik.”