TNI AD pastikan netral dalam politik 2018

Erric Permana

JAKARTA

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono memastikan TNI Angkatan Darat akan tetap netral dalam tahun politik 2018.

Mulyono mengklaim netraliras TNI telah teruji dengan tidak adanya keinginan TNI AD untuk terlibat politik praktis.

“Sesungguhnya sejak reformasi TNI digulirkan 1999, TNI bertekad untuk tidak lagi berperan dalam politik praktis yakni dengan penghapusan peran Dwifungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif,” ujar Mulyono, Senin, di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta.

Dia mengakui ada sejumlah purnawirawan TNI yang ikut bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan menyebabkan masyarakat khawatir. Dia pun menyatakan purnawirawan tersebut telah mengundurkan diri dan tidak bertugas lagi di TNI AD.

“Sebagai WNI mereka punya hak politik untuk turun dalam kontestasi politik. Jadi tidak benar bahwa Pilkada menjadi wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis,” kata dia.

Mulyono pun berpesan kepada purnawirawan untuk tidak lagi melibatkan TNI AD dalam berbagai akses yang mengarah ke politik praktis. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas TNI.

“TNI AD harus tegas berada di tengah kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Mulyono.

Untuk menjaga netralitas TNI AD dan kepercayaan masyarakat, Mulyono memerintahkan kepada seluruh Panglima Daerah Militer (Pangdam) di seluruh daerah untuk membentuk tim. Tim ini akan mengawasi dan menerima laporan mengenai netralitas TNI.

Hingga saat ini ada dua Perwira Tinggi (Pati) TNI AD yang ikut dalam Pilkada 2018, di antaranya mantan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi dan mantan Danrem 031/WB Pekanbaru Brigjen Edi Nasution. Keduanya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan di TNI.

Sementara Purnawirawan TNI AD yang ikut dalam Pilkada Jawa Barat yaitu Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sudrajat.