Shenny Fierdha Chumaira
21 November 2017•Update: 22 November 2017
Shenny Fierdha Chumaira
JAKARTA
Para kader Partai Golkar pada Selasa menyelenggarakan rapat pleno internal terkait pertimbangan untuk menarik Setya Novanto dari jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusul skandal korupsi e-KTP yang menjeratnya.
"Semoga teman-teman partai setuju untuk menarik Setya Novanto dari Ketua DPR," kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Menurut Nurdin, hal ini dikarenakan posisi Ketua DPR merupakan posisi yang sangat strategis sebab berkaitan langsung dengan anggaran, pengawasan, dan legislasi.
Selain membahas posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR, rapat pleno yang digelar tertutup ini juga membahas mengenai posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.
"Karena kita tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami oleh Pak Setya Novanto," kata Nurdin.
Nurdin mengatakan bahwa jika para kader memutuskan untuk tidak mengutus seorang pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum untuk menggantikan Setya Novanto, maka cukup Ketua Harian Koordinator Bidang dan Sekretaris Jenderal yang mengendalikan jalannya partai.
Ketua umum definitif akan ditentukan kemudian melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Jika rapat pleno hari ini memutuskan untuk menyelenggarakan munaslub, lanjut Nurdin, maka munaslub tersebut akan dilaksanakan pada Desember sebab Februari 2018 partai harus bersiap untuk mendaftar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
"Semuanya tergantung hasil rapat pleno nanti," kata Nurdin.
