Sena Guler, Fatih Hafiz Mehmet
01 Februari 2018•Update: 01 Februari 2018
Sena Guler, Fatih Hafiz Mehmet
ANKARA
Uni Rohingya Arakan (ARU) dan Dewan Rohingya Eropa (ERC) pada Rabu meminta Myanmar meninjau ulang kesepakatan repatriasi dengan Bangladesh dan mengizinkan UNHCR dan utusan pengungsi Rohingya ikut serta dalam perundingan.
Dalam sebuah pernyataan, ARU dan ERC mengatakan pemerintah Myanmar harus menjawab isu-isu keamanan, hak asasi dan kewarganegaraan yang dihadapi minoritas etnis Rohingya sebelum mengambil langkah repatriasi untuk warga Rohingya yang melarikan diri ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Menurut rencana, mereka akan dikembalikkan ke rumah masing-masing di Rakhine.
Kedua organisasi itu mengatakan khawatir mengenai situasi keamanan di desa-desa yang ditempati Rohingya, dimana menurut mereka "masih menghadapi serangan dan penjarahan dari milisi Buddhis Rakhine dalam beberapa hari belakangan".
Pernyataan itu juga mengatakan pemerintah Myanmar gagal menunjukkan mereka "benar-benar bekerja sama dengan Komisi Rakhin untuk menerapkan rekomendasi Annan". Kerja sama itu penting, menurut mereka, agar proses itu "transparan, dan menghormati pendapat anggota Komisi".
ARU dan ERC meminta pemerintah melakukan negosiasi ulang mengenai kesepakatan repatriasi itu dan melibatkan pihak UNHCR dan representatif dari pengungsi Rohingya yang berlindung di Bangladesh.
Mereka juga memohon agar pemerintah Myanmar membolehkan masuk lembaga-lembaga bantuan kemanusian agar mereka bisa ikut membangun kembali desa-desa yang dihancurkan.
Kesepakatan bilateral antara Myanmar dan Bangladesh disetujui pada 23 November tahun lalu dan menjabarkan sejumlah syarat-syarat yang sulit diterapkan, seperti memverifikasi tempat tinggal "pengungsi dari Myanmar" serta tidak menggunakan nama identitas etnis Rohingya.
Kelompok-kelompok hak asasi seperti Human Rights Watch (HRW), Lembaga Pengungsi PBB dan Amnesty International juga menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai kesepakatan itu dan mengatakan mereka akan menjerumuskan Rohingya kembali dalam situasi tak aman.
Awal bulan ini, Bangladesh dan Myanmar mematangkan rencana fisik untuk proses repatriasi 100.000 Rohingya dalam fase pertama.
