Sorwar Alam
23 Januari 2018•Update: 24 Januari 2018
Sorwar Alam
ANKARA
Pengungsi Rohingya terus berupaya melarikan diri dari kekerasan di Myanmar namun Bangladesh bersiap-siap memulangkan mereka walaupun langkah itu dikhawatirkan komunitas internasional, kata sebuah lembaga bantuan Rohingya.
"Kesepakatan repatriasi itu bagaikan mimpi buruk untuk semua Rohingya yang menyelamatkan diri di Bangladesh. Kami sangat khawatir mengenai itu," kata Hla Kyaw, ketua Dewan Rohingya Eropa, kepada Anadolu Agency.
Dia mengatakan pengungsi Rohingya yang kabur ke Bangladesh "tidak seharusnya dikirim kembali ke ladang pembunuhan sebelum ada kepastian mengenai keamanan dan kewarganegaraan mereka."
Kesepakatan bilateral itu disetujui pada 23 November tahun lalu dan memberikan syarat-syarat yang sulit untuk memastikan kewarganegaraan mereka yang "tersingkirkan dari Myanmar". Myanmar sendiri tidak pernah menggunakan kata Rohingya bagi etnis tersebut.
Selasa ditetapkan sebagai tenggat waktu untuk mulai proses repatriasi namun diduga akan memakan waktu lebih karena masih banyak masalah yang belum ada solusinya.
Organisasi kemanusiaan termasuk Human Rights Watch, UNHCR dan Amnesty Internasional juga menentang kesepakatan itu, yang menurut mereka bagai mengirimkan Rohingya kembali menghadapi kekerasan di Myanmar.
Amnesty mengatakan rencana itu "belum dipikirkan matang-matang" sementara HRW meminta kedua pemerintah merancang ulang kesepakatan itu dan melibatkan UNHCR.
Sebelumnya pada awal bulan ini, Bangladesh dan Myanmar menyetujui perjanjian untuk kebutuhan fisik untuk repatriasi Rohingya dan sepakat mengirimkan 100.000 Rohingya kembali ke Myanmar dalam fase pertama.
Proses itu akan memakan waktu karena Myanmar setuju menerima 1.500 Rohingya setiap pekan dan 700.000 dalam kurun waktu dua tahun.
Para pengungsi Rohingya itu akan ditempatkan dalam "kamp sementara" dibawah kendali Myanmar kemudian ditempatkan di pemukiman tetap.
"Mereka harus dikembalikan ke rumah masing-masing. Rumah mereka harus dibangun kembali," kata Kyaw. "Kesepakatan itu tidak menjawab pertanyaan hak asasi manusia. Bangladesh hanya ingin memulangkan mereka."
Kyaw mengatakan warga etnis Rohingya masih berbondong-bondong melarikan diri.
"Tidak ada Rohingya yang ingin pulang bila keamanan mereka belum dipastikan karena mereka telah melihat kekerasan yang dilakukan pihak keamanan Myanmar. Ini tampaknya Bangladesh ingin memaksa mereka pulang."
Dia mengatakan pemulangan paksa itu akan menghasilkan gelombang pengungsian baru dalam waktu beberapa tahun.
"Militer Myanmar akan mulai menyerang lagi setelah beberapa tahun bila komunitas internasional tidak menindak mereka."
Di sisi lain, organisasi Refugee and Migratory Movements Research Unit (RAMMRU) mengatakan pemerintah Bangladesh berupaya memastikan beberapa aspek perjanjian itu terpenuhi.
"Seharusnya dilakukan diskusi dengan Rohingya, kekhawatiran mereka harus didengar juga. Namun pemerintah Bangladesh juga sudah mengutarakan kekhawatiran mereka dan mengimbau Myanmar memastikan keamanan mereka," kata C.R. Abrar, koordinator di RAMMRU.
Dia juga meminta agar komunitas internasional mendukung proses tersebut.
Sejak 25 Agustus, lebih dari 656.000 warga Rohingya menyeberang dari Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB.
Mereka melarikan diri dari operasi keamanan yang membunuh, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam aksi kekerasan tersebut.
Rohingya, yang disebut PBB sebagai orang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan meningkat atas serangan yang membunuh puluhan orang pada kekerasan komunal pada 2012.
PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan –termasuk bayi dan anak-anak—pemukulan brutal dan penghilangan oleh petugas keamanan.
Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan.
Setidaknya 9.000 Rohingya tewas di Rakhine antara 25 Agustus dan 24 September, menurut lembaga Dokter Lintas Batas (MSF).
Dalam sebuah laporan tertanggal 12 Desember, MSF mengatakan 71,7 persen Rohingya atau sekitar 6.700 orang tewas akibat kekerasan. Itu termasuk 730 anak-anak dibawah usia 5 tahun.
