Indonesia tekankan sertifikasi produk perikanan

Muhammad Latief

JAKARTA

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya sertifikasi dan traceablity (ketertelusuran) produk perikanan Indonesia, terutama tuna, agar lebih kompetitif di pasar internasional.

“Dengan sertifikasi, tuna Indonesia bisa mendapatkan harga premium sehingga bisa berkompetisi di pasaran dunia," ungkap Menteri Susi dalam siaran pers penutupan Bali Tuna Conference di Bali yang diterima Anadolu Agency Minggu.

Konferensi ini sendiri digelar untuk ketiga kalinya, pada 31 Mei hingga 1 Juni lalu.

Selain itu, faktor traceability dari produk perikanan yang dihasilkan juga penting. Traceability mensyaratkan produk perikanan bisa ditelusuri hingga nelayan yang menghasilkan bahan mentah produk tersebut.

Indonesia juga menyampaikan penolakan produk-produk perikanan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Produk perikanan yang beredar di Indonesia harus bersih dari tindak perbudakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Soal HAM ini sudah menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat premium. Karena itu, industri perikanan Indonesia harus mengikuti standar dunia yakni, makin berkelanjutan.

“Dunia ini sudah peduli dengan keberlanjutan, dunia ini sudah peduli dengan human rights,” ujar dia.

Indonesia menurut Menteri Susi juga berkomitmen mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan tuna melalui Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol pada 2015.

Ini adalah program untuk menerapkan berbagai standar internasional perikanan tuna, seperti The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC).

Salah satu bentuknya adalah upaya meningkatkan registrasi kapal tuna, khususnya untuk perairan kepulauan, pengembangan dan implementasi sistem pemantauan elektronik serta sistem pelaporan.

Ini untuk mengatasi masalah ketertelusuran tuna dan pengembangan peraturan terkait manajemen tuna.

Menteri Susi berharap, negara-negara lain mengikuti langkah Indonesia untuk menjaga keberlanjutan perikanan tuna.

“Eksploitasi hasil alam yang benar adalah dengan menjaga keberlanjutan agar terus tersedia dalam jumlah banyak. Kalau ada tapi sedikit, itu tidak cukup untuk industri, untuk bisnis," jelas Menteri Susi.

Dengan kebijakan yang benar, tuna dapat ditangkap oleh semua nelayan bukan hanya kapal-kapal long liners besar.

“Nelayan Jembrana, Banda Naira, nelayan NTT, nelayan Sendang Biru, semua bisa dapat tuna. Besar-besar ukurannya dan dekat, tidak usah jauh-jauh ke tengah laut," tuturnya.

Produksi tuna Indonesia pada 2016 lalu memasok sekitar 16 persen dari 7,7 juta ton produksi tuna dan spesies yang ditangkap dunia atau sekitar 1,2 juta ton per tahun.

Sedangkan volume ekspor tuna Indonesia mencapai 198.131 ton dengan nilai USD660 juta pada 2017.