18 Juli 2017•Update: 18 Juli 2017
Megiza
JAKARTA
Lebih dari seribu orang yang tergabung dalam Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek menggelar aksi penolakan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Dalam keterangannya, Kholilulloh Al-Habsyi mengatakan, aliansi yang dikordinatorinya ini ingin menyampaikan sikap atas Perppu tersebut.
Pada poin pertama dalam selebaran yang disiarkannya,, aliansi yang melakukan orasinya di Jalan Medan Merdeka Barat ini menggunakan kajian hukum yang mengatakan bahwa Perppu Ormas cacat lahir, substansi dan metodologi. "Sehingga sangat tidak layak untuk diberlakukan saat ini," katanya.
Aliansi ini kemudian menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim diktator, represif, otoriter dan anti Islam. Mereka menilai, Perppu Ormas adalah jalan pintas bagi pemerintahan Jokowi menuju rezim diktator.
Lebih lanjut, Aliansi Ormas ini menilai Perppu Ormas dibuat sebagai bentuk politik balas dendam atas kekalahan Ahok di pemilihan Gubernur DKI lalu. Mereka juga mengatakan perubahan peraturan perundang-undangan tentang Ormas dilakukan karena partai pendukung Presiden Jokowi takut menghadapi kekalahan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Perppu tentang Ormas pada 10 Juli lalu. Perubahan itu dilakukan karena UU No.17 tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dianggap menyebabkan kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.
Dijaga 1200 Polisi
Aksi tolak Perppu yang digelar sejak pukul 13.00 siang ini dikatakan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Suyudi Ario Seto, tidak menggunakan pengamanan khusus.
Suyudi menyebut, meski Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek ini mengklaim bakal mengumpulkan 3000 anggotanya, namun Kepolisian Resort Jakarta Pusat mengestimasi jumlah peserta orasi tidak sampai 2000 orang.
"Rencana 3000 orang, tapi kami estimasi ini hanya 1600 orang. Pengamanan kami menurunkan 1200 personel, tapi untuk aksi ini hanya pengamanan biasa. Tidak ada pengalihan arus dan akan kami jaga hingga mereka kembali ke Masjid Istiqlal," ujar Suyudi.
