Iqbal Musyaffa
29 September 2017•Update: 30 September 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin
Nasution mengatakan tren inflasi pangan terus mengalami tren penurunan sejak
awal tahun dan mulai dapat dikendalikan dengan semakin membaiknya koordinasi
Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam menjaga
ketersediaan pasokan stok.
“Inflasi secara keseluruhan terkendali
dengan inflasi pada Agustus 2017 sebesar 3,82 persen (yoy),” ujarnya dalam
siaran pers, Jumat.
Darmin menambahkan, di tengah
ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan
yang relatif baik di kuartal II-2017, sebagaimana terlihat dari nilai
pertumbuhan yang mencapai 5,01 persen (yoy).
Selain itu, defisit transaksi berjalan
kuartal II-2017 mencapai 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih lebih
baik dari kuartal yang sama pada tahun lalu yakni sebesar 2,3 persen.
Surplus perdagangan Indonesia pada periode
Januari-Agustus 2017 tercatat di angka USD9,1 miliar.
“Jika dibandingkan dengan negara ASEAN
lainnya, Indonesia adalah negara yang pertumbuhannya paling tinggi dalam beberapa
tahun terakhir,” ungkap Menteri Darmin.
Demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
ini, Darmin meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus bekerja
maksimal agar mampu menyusun rekomendasi terkait inflasi di daerahnya
masing-masing.
Menurutnya, setiap daerah perlu mengenali
komoditas pangan yang rentan menyebabkan inflasi seperti beras, bawang, ikan,
atau daging. “Dan tentu perlu terus dimonitor dan disusun kebijakannya,”
ungkapnya.
Selanjutnya, Darmin mengatakan masih
terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia.
Pulau Jawa masih mendominasi pertumbuhan
ekonomi yang mencapai 58,5 persen terhadap PDB. Sementara Sumatera menyumbang
22 persen; Kalimantan 7,9 persen; Sulawesi 6 persen; Bali dan Nusa Tenggara 3,1
persen; serta Maluku dan Papua hanya 2,5 persen.
“Ketimpangan tersebut terjadi karena pusat
pembangunan lebih banyak bertumpu di pulau Jawa,” jelasnya.
Oleh karena itu, Darmin mengatakan saat ini
pemerintah pusat sedang fokus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di
berbagai wilayah di Indonesia.
Peringkat pembangunan infrastruktur
Indonesia diakuinya masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara
lainnya. Padahal pembangunan sektor ini menjadi sangat penting, terlebih dengan
status Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Kita mencoba mendorong pembangunan
infrastruktur yang lokasinya menyebar di seluruh Indonesia untuk mewujudkan
pemerataan ekonomi,” pungkas Darmin.