JAKARTA

Presiden Joko Widodo menargetkan pembahasan sejumlah peraturan yang digabungkan atau omnibus law terkait dengan Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja bisa rampung sebelum 100 hari kerja kabinetnya.

Dia menargetkan naskah kedua omnibus law tersebut bisa segera diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setidaknya pada pekan ini.

"Target kita harus selesai sehingga ada timeframe yang jelas, kemudian kalau ada persoalan segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan," kata Jokowi – sapaan akrab Presiden – di kantornya, Rabu.

Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri, Jaksa Agung, dan kementerian untuk melakukan komunikasi secara paralel terkait implementasi kedua omnibus law itu.

Sebelumnya, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibuat untuk memperlunak sejumlah aturan ketenagakerjaan sehingga diharapkan pengusaha mau berinvestasi di Indonesia.

Namun isi RUU tersebut menjadi sorotan karena mengurangi hak-hak pekerja, antara lain dengan mengatur kembali jam kerja, prinsip easy hiring dan flexibel hour, upah, dan pesangon.