Pizaro Gozali
JAKARTA
Pemerintah Indonesia mengaku optimis dapat terhindar dari jebakan utang dalam proyek Belt and Road Initiative (BRI) China.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan tidak ada uang pemerintah yang disertakan dalam proyek-proyek tersebut.
“Kita tidak melakukan perjanjian G to G (antar pemerintah). Skema B to B (antar badan usaha) itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini,” kata Menko Luhut saat diwawancara media China seperti rilis Kementerian Bidang Kemaritiman pada Sabtu.
Menko Luhut mengatakan pemerintah Indonesia hanya terlibat dalam studi kelayakannya dalam proyek BRI terkait lingkungan hidup, nilai tambah, transfer teknologi, B to B, dan pemanfaatan tenaga kerja lokal.
“Indonesia dan China berprinsip untuk harus sama-sama untung,” kata Menko.
Dia mencontohkan berdirinya politeknik di Morowali guna mendidik calon-calon tenaga kerja dalam bidang teknik yang diproyeksikan menggantikan tenaga-tenaga kerja asing di sana pada 3-4 tahun mendatang.
“Sehingga anak-anak Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia, akan ikut menikmati juga. Inilah yang disebut sama-sama untung,” jelas dia.
Menko Luhut mengakui hasil pembangunan infrastruktur tidak bisa langsung dirasakan.
Namun infrastruktur dapat memperkaya negara karena akan menurunkan cost yang hasilnya terlihat pada 1-2 tahun mendatang.
“Sekarang China telah menikmati pembangunan infrastukturnya. Kami Indonesia baru bisa menikmatinya dalam sekitar lima tahun ke depan,” jawab dia.
Dari pidato Presiden China Xi Jinping pada pembukaan KTT BRI pada Jumat, Menko Luhut menangkap kesan China akan memainkan peran yang lebih kuat lagi di era ini.
“Ini sebenarnya gerakan baru, peralihan kekuatan sedang terjadi sekarang. PM Mahathir pun message-nya sama, keterbukaan, pendidikan, kerja sama, pendanaan,” jelas dia
Menko Luhut menambahkan banyak negara-negara Eropa yang hadir dalam KTT BRI seperti Italia, Swiss, Jerman.
Selain itu, negara-negara Latin dan Afrika sudah lebih dulu dalam Jalur Sutra ini.
“Ini menunjukkan gravitasi politik dan ekonomi dunia sedang bergeser dari Barat ke Timur,” kata Menko Luhut.
Menko Luhut melihat Jalur Sutra bukanlah ancaman bagi perekonomian global dan dapat meningkatkan competitiveness di kawasan.
“Kita melihat Uni Eropa memperluas rencana konektivitas blok Eropa-Asia, Rusia membangun Uni Ekonomi Eurasia, dan Amerika Serikat menciptakan kemitraan investasi infrastruktur Indo-Pasifik,” jelas dia.
IMF minta hati-hati
Pada hari yang sama, Menko Luhut mengadakan pertemuan tidak resmi dengan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde.
Menanggapi isu debt trap, Lagarde meminta negara-negara yang turut serta untuk berhati-hati.
“Jika tidak dikelola dengan hati-hati, investasi infrastruktur memang dapat menyebabkan utang yang bermasalah,” kata dia.
“Sebaiknya utang ini harus digunakan untuk pemakaian yang tepat, dan berkelanjutan di semua aspek,” tambah dia.
Proyek Kura-Kura Island
Menko Luhut juga menghadiri Partnership Agreement Signing untuk Kura-Kura Island.
Pulau ini akan menjadi tempat untuk menguji beragam teknologi baru demi mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan energi, konsumsi air dan pembuangan serta menurunkan emisi karbon.
Delegasi Indonesia pada KTT ini dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Ristek Pendidikan Tinggi M. Nasir dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Pada KTT ini, kerja sama Indonesia dan China difokuskan pada tiga daerah, yakni Sumatra Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara atau yang lebih akrab disebut “koridor ekonomi”.
Saat ini koridor tersebut bertambah menjadi 3+1 dengan Bali.
KTT yang berlangsung dua hari ini diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta dari 150 negara dan 90 organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional dan perwakilan negara-negara Perancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa.
