Muhammad Nazarudin Latief
16 April 2020•Update: 17 April 2020
JAKARTA
Indonesia memastikan bisa mencukupi kebutuhan beras dan bahan pangan lain menjelang Ramadan dan Lebaran 2020, ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kamis.
“Harga beras sangat stabil, bahkan selama Marat tidak menimbulkan inflasi,” ujar Menteri Agus dalam siaran pers.
Stok beras nasional untuk menghadapi Ramadan dan Lebaran tersedia sebanyak 3,38 juta ton.
Jumlah tersebut terbagi di Bulog sebesar sebesar 1,42 juta ton, di penggilingan 1,2 juta ton, pedagang 728 ribu ton, stok di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebesar 28.431 ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat binaan BKP sebesar 2.939 ton.
Ditambah masa panen hingga Agustus mendatang, stok beras nasional akan mendapat tambahan sebesar 19,8 juta ton.
Menurut perhitungan pemerintah, stok ini bisa mencukupi kebutuhan beras sekitar 2,4 juta ton per bulan dan antisipasi antisipasi panjangnya masa penanganan Covid-19.
"Stok dan produksi beras mencukupi kebutuhan nasional hingga akhir Desember 2020,” ujar Menteri Agus.
Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta kata Menteri Agus, saat ini pasokan beras per hari selama sepekan terakhir ini sebanyak 3.096 ton, berada di atas pasokan normal 2.500- 3.000 ton/hari.
Stok beras di PIBC saat ini sebesar 28.431 ton hanya sedikit di bawah stok normal 30.000 ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta selama kurang lebih 9 hari ke depan.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan dalam implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang semakin meluas, pemerintah harus memastikan ketersediaan beras di pasaran.
Salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi negara asal dan penyederhanaan prosedur melalui automatic licensing system, karena selama ini selalu membutuhkan jalur yang panjang.
“Dalam situasi wabah ini ada potensi hasil panen yang tidak maksimal, apalagi Vietnam juga sudah menutup akses. Ini harus diwaspadai karena mengancam ketersediaan beras,” ujar dia.
Pemerintah juga harus menyediakan izin bagi para distributor dan pedagang kecil saat mendistribusikan pangan lintas wilayah hingga pandemi Covid-19 berakhir.
”Selain itu, akses pelabuhan juga tetap dibuka untuk pengiriman pangan lintas pulau. Izin ini dapat mengurangi waktu pemeriksaan yang harus dilakukan oleh petugas, terutama di perbatasan wilayah, selama pemberlakuan PSBB,” ujar Galuh.
Selain itu, pemerintah perlu menerapkan skala prioritas dalam proses pengiriman.
Pengiriman logistik pangan oleh pengusaha-pengusaha ritel Indonesia diharapkan dapat mengutamakan produk/komoditas pangan yang tergolong ke dalam ”tier 1” atau pangan pokok dibanding kebutuhan pangan ”tier 2” seperti biskuit dan snack.