Indonesia kaji TPP minus Amerika Serikat

Muhammad Latief

JAKARTA

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP), namun ada banyak hal yang harus diperhitungkan.

“Kami mempertimbangkan untuk TPP, tapi kita ada proses. Kita evaluasi TPP minus Amerika Serikat itu dulu,” ujar Menteri Enggar usai meluncurkan “Trade Expo Indonesia” ke 33, di Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, Jumat.

Menurut Menteri Enggar keputusan soal TPP ini akan dibicarakan bersama dengan enam anggota ASEAN lain, sehingga posisi tawarnya menjadi lebih baik.

Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah menyatakan akan segera memutuskan untuk bergabung atau tidak dengan TPP, saat mengunjungi Presiden Barack Obama pada Oktober 2015 silam.

Salah satu pertimbangannya adalah agar produk garmen Indonesia tidak lagi dikenakan tarif tinggi sekitar 15-20 persen saat masuk ke AS. Sementara negara ASEAN lain yang sudah bergabung dengan TPP yaitu Malaysia, Vietnam, Singapura dan Brunei Darussalam bisa masuk ke pasar AS tanpa tarif. Hal ini membuat Indonesia kehilangan daya saing.

Namun, kata Menteri Enggar, setelah AS menarik diri dari inisiasi TPP, Indonesia belummelakukan kajian kembali tentang blok perdagangan yang berisi 11 negara itu.

“Saya sudah bicara saat terakhir di Delhi atau di Singapura untuk kami duduk di TPP,” ujar dia.

TPP adalah blok perdagangan bebas di wilayah Pasifik yang disepakati sekitar Oktober 2015 setelah perundingan yang cukup lama. Setelah AS mengundurkan diri, anggota blok ini tersisa Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Cile, Peru Malaysia, Singapura, Brunei dan Vietnam.

Wacana untuk bergabung bersama TPP menguat kembali setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal tersebut di Pertemuan World Bank-IMF di Washington, Rabu.

Menteri Sri mengatakan, Presiden Jokowi selalu ingin bergabung dengan TPP namun tidak dalam waktu dekat karena masalah kesiapan dan fokus pada pembangunan ekonomi.

Kementerian Perindustrian sebelumnya juga sudah pernah mengatakan bergabungnya Indonesia pada blok tersebut paling cepat bisa dilakukan pada 2022. Tahun ini, Indonesia bisa saja menyatakan ketertarikannya, namun negosiasi dengan negara anggota blok tersebut dapat berlangsung lama.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, sebelum bergabung dengan kerjasama perdagangan, pemerintah harus memastikan daya saing industri dalam negeri.

Menurut Bhima, tidak semua kerja sama perdagangan menguntungkan. Dalam TPP misalnya, jika Indonesia bergabung dan hanya menjadi pengekspor komoditas mentah seperi batu bara dan Crude Palm Oil (CPO) yang nilai tambahnya rendah maka hanya akan merugikan perdagangan Indonesia.

“Defisit perdagangan kita bisa naik. Sementara barang-barang jadi kita impor dari negara TPP,” ujar dia.