Gubernur BI prioritaskan jaga stabilitas ekonomi

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo seusai pelantikan di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, mengatakan prioritas utama BI dalam jangka pendek saat ini adalah menjaga stabilitas perekonomian.

“Saya akan membawa BI untuk secara penuh menjalankan mandatnya menjaga stabilitas ekonomi, secara khusus inflasi dan nilai tukar,” ungkap Perry.

Dalam upaya menjaga stabilitas, Perry menegaskan bahwa BI akan memosisikan diri untuk juga mendukung pertumbuhan perekonomian (pro growth). Untuk itu, sebut dia, beberapa instrumen kebijakan akan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain memperkuat kebijakan moneter, menurut Perry, BI akan merelaksasi kebijakan makro prudensial dengan mendorong sektor perumahan menjadi leading sector.

“Insya Allah [perumahan] akan jadi pendorong pertumbuhan,” kata dia.

Selanjutnya, Perry mengatakan akan mempercepat pendalaman pasar keuangan, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur melalui sekuritisasi berbagai obligasi pembiayaan infrastruktur.

“Itu juga langkah pro growth. Tentu kami tetap koordinasi dengan pemerintah dan OJK,” lanjut dia.

BI, lanjut Perry, juga akan memperkuat sistem pembayaran untuk mendukung strategi nasional dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan digital, serta gerbang pembayaran nasional untuk financial technology (fintech).

Bukan hanya keuangan konvensional, BI juga akan mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah dan industri halal. Pengembangan akan dilakukan melalui penguatan riset serta kampanye gaya hidup halal.

“Saya sudah bertemu dengan Presiden [Joko Widodo] dan diskusi panjang lebar terkait masalah perekonomian. Kami sepakat untuk memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan,” urai Perry.

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter, menurut dia, dapat menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Koordinasi untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil dan menjaga defisit transaksi berjalan juga tidak kalah penting.

Presiden, menurut dia, juga menekankan untuk menjunjung independensi BI dalam menjalankan mandat. Kemudian dalam konteks interdependensi, kebijakan BI menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional.

“Karena itu, koordinasi akan terus diperkuat bersama pemerintah dan OJK,” tegas Perry.