20 Agustus 2017•Update: 20 Agustus 2017
Erric Permana
JAKARTA
Kementerian Tenaga Kerja mencatat, angkatan kerja nasional di Indonesia yang mencapai 131 juta orang masih didominasi lulusan setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sekjen Kementerian Tenaga Kerja, Harry Sudarmanto, mengatakan, angkatan kerja nasional pada 2017 setingkat SD dan SMP mencapai 59,61 persen, disusul lulusan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 28,13 persen. Sementara pekerja lulusan diploma dan universitas hanya sebanyak 12,26 persen.
Untuk meningkatkan kualitas pekerja, pemerintah memberikan sertifikat kompetensi serta pendidikan vokasi melalui Balai Latihan kerja (BLK) dengan konsep Pelatihan berbasis Kompetensi (PBK).
“Tahun 2017, Kementerian Tenaga Kerja telah melatih 91 ribu pekerja dan melakukan sertifikasi 150 pekerja serta pemagangan mandiri 200 ribu orang,” ujar Harry Sudarmanto di Jakarta.
Hal ini juga dilakukan untuk mewujudkan target pemerintah menjadikan Indonesia negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga menyiapkan anggaran peningkatan kompetensi murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar kualitas pekerja Indonesia lebih baik.
Sekjen Kementerian Perindustrian, Haris Munandar, mengatakan, tahun ini kementeriannya menyiapkan anggaran Rp 40 miliar.
“Per SMK akan mendapatkan Rp 500 juta untuk membeli alat praktek, karena peralatannya sudah sangat ketinggalan jaman,” kata Haris.
Nantinya, kata dia, sekolah bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan anggaran pemerintah. Kemenperin memprioritaskan sekolah di kawasan industri. Untuk 2018 mendatang, pemerintah memberikan bantuan Rp 800 miliar yang nantinya langsung diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Nanti kita akan melakukan seleksi terhadap SMK untuk pemberian dana. Utamanya untuk pembelian alat-alat, bukan untuk gedung,” tambahnya.
Dia menargetkan 1775 sekolah pada 2019 mendatang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.
